Agung Widyantoro: Jaga Kehormatan DPR Butuh Sinergi dengan Polri

Jakarta – Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Agung Widyantoro menekankan pentingnya menjaga kehormatan anggota dewan sekaligus mempertahankan marwah lembaga perwakilan rakyat. Menurutnya, tanggung jawab tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas MKD DPR RI.

Agung menyebut upaya menjaga kehormatan parlemen membutuhkan kesamaan pandangan dengan aparat penegak hukum. Karena itu, MKD DPR RI terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi bersama jajaran Kepolisian untuk menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.

Pernyataan tersebut disampaikan Agung setelah menghadiri Seminar MKD DPR RI bertajuk “Berpartisipasi dalam Menjaga Marwah dan Kehormatan Parlemen” di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Forum itu dihadiri pimpinan dan anggota DPRD serta Badan Kehormatan DPRD dari Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal.

Selain itu, seminar turut melibatkan jajaran Kepolisian Resor Brebes, perangkat daerah Kabupaten Brebes, tokoh masyarakat, akademisi, serta berbagai organisasi kemasyarakatan.

Agung menjelaskan, MKD DPR RI memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan verifikasi terhadap setiap laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan anggota DPR. Kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3.

Masyarakat, kata dia, juga dapat menyampaikan pengaduan mengenai anggota dewan melalui loket pengaduan yang telah disediakan di DPR RI.

Ia menuturkan, upaya mempertahankan marwah lembaga DPR tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan tiga fungsi utama parlemen, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

“Dari konteks tiga fungsi kewenangan ini, Mahkamah Kehormatan ada satu kewajiban menjaga marwah lembaga DPR dan juga kehormatan anggota. Supaya ada persepsi yang sama dengan jajaran penegak hukum di Polri, kami hari ini bertemu melakukan seminar kemudian ada kesepakatan untuk berkolaborasi,” ujar Agung di Teras Padi Musim Semi, Brebes, Jawa Tengah, Rabu (12/8/26).

Menurut Agung, tugas pengawasan MKD DPR RI mencakup 580 anggota DPR RI yang memiliki latar belakang berbeda, baik dari sisi keluarga, adat istiadat, maupun kebudayaan. Keragaman tersebut menjadi salah satu alasan perlunya membangun sinergi dengan lembaga lain dalam menjalankan fungsi pengawasan.