Ahmad Doli Kurnia: RUU Masyarakat Adat Perkuat Perlindungan Hak Masyarakat Adat

"Undang-undang ini tidak ada kaitannya dengan pelemahan undang-undang yang lain, apalagi otonomi khusus. Justru nanti bisa disinergikan. RUU ini berlaku secara nasional, sementara otonomi khusus merupakan lex specialis untuk Aceh dan Papua. Jadi, semua undang-undang nasional harusnya bersinergi dengan undang-undang yang lebih lex specialis," jelasnya.

Doli berharap proses pembahasan RUU Masyarakat Adat dapat melahirkan regulasi yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin hak-hak masyarakat adat. Regulasi tersebut juga diharapkan mampu menciptakan titik temu antara agenda pembangunan nasional dengan upaya menjaga keberadaan, wilayah, budaya, dan sumber daya alam masyarakat adat di berbagai daerah.

Dengan demikian, pembangunan dapat terus berjalan secara berkelanjutan tanpa mengorbankan hak konstitusional dan keberadaan masyarakat adat sebagai bagian penting dari kehidupan bangsa.