Kabar Golkar

Puteri Komarudin Apresiasi PNBP ESDM Tembus Rp96,26 Triliun hingga Juli 2026

Oleh · · Kabar Parlemen

Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin
Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin

Jakarta – Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali mencatatkan hasil positif. Setelah membukukan realisasi Rp138,40 triliun sepanjang 2025 atau mencapai 108,56 persen dari target Rp127,48 triliun, capaian tersebut terus berlanjut pada 2026.

Hingga Juli 2026, PNBP Kementerian ESDM tercatat sebesar Rp96,26 triliun atau 70,69 persen dari target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp136,18 triliun.

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mengapresiasi capaian tersebut. Menurutnya, konsistensi Kementerian ESDM dalam mengoptimalkan sumber penerimaan negara dari sektor energi dan sumber daya mineral patut mendapatkan perhatian positif.

“Capaian PNBP ESDM yang melampaui target pada 2025 dan kembali menunjukkan progres kuat tahun ini patut kita apresiasi. Konsistensi ini merupakan sinyal positif bagi penerimaan negara, terutama dalam menjaga kesehatan dan ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penguatan penerimaan seperti ini sangat penting untuk menjaga ruang fiskal tetap sehat dan berkelanjutan,” ujar Puteri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (10/8/26).

Puteri menilai capaian PNBP tersebut juga menunjukkan adanya pengelolaan potensi sektor ESDM yang semakin terukur. Ia memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia beserta jajaran dalam mendorong optimalisasi penerimaan negara.

“Pak Bahlil bersama jajaran Kementerian ESDM telah menunjukkan kinerja yang terukur. Hal yang penting adalah menjaga konsistensi agar penerimaan negara terus tumbuh melebihi target, sembari memastikan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tetap terjaga dengan baik,” tegas legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Barat VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta) tersebut.

Menurut Puteri, peningkatan penerimaan negara harus berjalan beriringan dengan penguatan tata kelola dan akuntabilitas. Hal itu tercermin dari keberhasilan Kementerian ESDM mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Tag: PNBP, APBN, ESDM, Putkom