Singgih Januratmoko Soroti Kondisi KUA Bulu, Dorong Penguatan Infrastruktur dan Kesejahteraan Penghulu

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menilai kondisi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, perlu mendapat perhatian serius. Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke KUA Bulu, Selasa (4/8/26).

Menurut Singgih, KUA memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu unit pelayanan Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, kualitas pelayanan KUA harus ditopang oleh fasilitas yang layak sekaligus dukungan yang memadai bagi aparatur yang menjalankan tugas.

KUA Kecamatan Bulu menjadi salah satu lokasi yang dikunjungi Singgih karena berada di wilayah selatan Kabupaten Sukoharjo dan memiliki kondisi bangunan yang membutuhkan perbaikan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo serta para penghulu untuk mendengarkan secara langsung berbagai kendala yang dihadapi.

Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo, Muhammad Safi'i, mengatakan KUA Bulu saat ini memiliki 14 pegawai yang seluruhnya berstatus aparatur sipil negara (ASN).

Namun, persoalan status lahan menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya pembangunan gedung baru. Tanah yang digunakan KUA Bulu masih tercatat sebagai aset pemerintah daerah, sehingga pembangunan melalui anggaran pembangunan gedung Kementerian Agama belum dapat dilaksanakan.

"Kami berharap ada solusi bersama. Karena tanahnya masih milik pemerintah daerah, pembangunan gedung baru melalui anggaran pembangunan Kementerian Agama belum dapat dilakukan. Padahal kondisi KUA Bulu membutuhkan perhatian agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik," ujarnya.

Safi'i menjelaskan, kondisi fisik bangunan KUA Bulu sudah membutuhkan pembenahan. Sejumlah bagian bangunan, termasuk atap dan plafon, mengalami kerusakan dan dalam kondisi rapuh.

Keterbatasan juga ditemukan pada ruang penyimpanan dokumen akta nikah. Kapasitas ruang arsip yang tersedia dinilai belum memenuhi standar keamanan penyimpanan dokumen negara.