Sekjend Golkar Nilai Tingginya Biaya Politik Jadi Pemicu Kasus OTT Kepala Daerah

"Sangat perlu diatur dalam pembahasan RUU Pilkada," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan agar partai politik memperkuat sistem kaderisasi melalui sekolah partai sebelum mengusung calon kepala daerah. Menurutnya, peningkatan kapasitas calon pemimpin daerah menjadi salah satu langkah penting dalam memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan.

"Wah, ini mancing-mancing ini. Itu kita serahkan kepada pembuat undang-undang ya, apakah mau mau melalui DPRD, nggak dilarang loh oleh konstitusi. Tinggal mengubah Undang-Undang Pilkada saja. Konstitusi kita hanya mengatakan dipilih secara demokratis. Demokratis bisa langsung, bisa perwakilan," kata Tito di DPR.

Ia menambahkan bahwa penguatan sekolah partai layak menjadi perhatian dalam proses kaderisasi politik.

"Tapi serahkan kepada (pembuat UU) yang mungkin perlu dipertimbangkan pendapat saya, ini partai-partai yang betul-betul sekolah partainya diperkuat," lanjutnya.

Selain itu, Tito mengusulkan agar setiap calon kepala daerah memperoleh pelatihan mengenai penyelenggaraan pemerintahan, tata kelola birokrasi, hingga pengelolaan keuangan daerah sebelum mengikuti kontestasi Pilkada. Ia menyatakan Kemendagri siap berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk KPK, apabila diminta memberikan materi pelatihan.

"Untuk begitu dia mendorong calon ya, sebelum mendorong calon tolonglah dibuat pelatihan dulu. Mungkin bimbingan teknis, kami siap untuk diundang, Kemendagri, KPK atau yang lain-lain supaya dia ngerti mengenai birokrasi, bagaimana mengatur keuangan, membuat APBD, bisa kita sampaikan. Supaya nggak dibohongin sama stafnya," ungkapnya.

Tito juga menegaskan bahwa ruang pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap kepala daerah memiliki keterbatasan karena kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat melalui mekanisme Pilkada.

"Rekrutmen kepala daerah ini kan melalui Pilkada. Beda kalau saya dulu kan pernah Kapolri. Itu kapolres, kapolda saya tunjuk. Pagi saya tunjuk, sorenya saya ganti bisa. Pilkada nggak bisa, ini kan pilkada kan dipilih oleh rakyat," katanya.