Heru Tjahjono: RUU Ketenagakerjaan Pasca-Putusan MK Harus Seimbangkan Perlindungan Buruh dan Kepastian Investasi

5. Upah Minimum Berbasis Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Sistem pengupahan harus dikembalikan pada fungsinya sebagai jaring pengaman sosial. Penghitungan Upah Minimum perlu mengintegrasikan kembali variabel Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bersama pertimbangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, serta memfungsikan kembali peran kritis Dewan Pengupahan Daerah.

6. PHK Sebagai Ultimum Remedium dan Perlindungan Pesangon

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) wajib diatur sebagai langkah paling akhir (ultimum remedium) setelah seluruh upaya efisiensi dan perundingan bipartit dilakukan. RUU juga harus menjamin proses perselisihan yang berkeadilan serta kepastian pembayaran hak pesangon bagi pekerja.

Heru Tjahjono menambahkan bahwa Fraksi Partai Golkar akan aktif menyerap aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan—baik serikat pekerja/buruh maupun asosiasi pengusaha (Apindo)—agar RUU Ketenagakerjaan ini menghasilkan hukum yang berkeadilan, adaptif terhadap tantangan ekonomi global, dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis.

"Golkar ingin memastikan bahwa iklim kerja Indonesia makin manusiawi dan sejahtera, sementara roda perekonomian nasional dapat terus bertumbuh dengan cepat dan berdaya saing," tutup Heru.