Soedeson Tandra Dorong Percepatan Pembangunan Mapolda dan Kejati Papua Tengah

Dalam kesempatan yang sama, Soedeson juga menyinggung rencana pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) Papua Tengah. Menurutnya, apabila Kodam Papua Tengah nantinya dipimpin oleh Panglima Kodam berpangkat bintang dua, maka peningkatan status Polda Papua Tengah menjadi Tipe A juga patut dipertimbangkan.

"Kalau nanti Kodam Papua Tengah terbentuk dan dipimpin Pangdam berpangkat bintang dua, kami sebagai mitra kerja akan mengusulkan kepada Kapolri agar Kapolda Papua Tengah juga dipimpin perwira tinggi bintang dua, sehingga tipe Polda dapat meningkat dari Tipe B menjadi Tipe A," ujarnya.

Sebelumnya, Kapolda Papua Tengah Kombes Pol Jermias Rontini menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 34 hektare sebagai lokasi pembangunan Mapolda Papua Tengah. Lahan yang berada di kawasan strategis dekat Bandara Nabire tersebut kini telah mengantongi sertifikat resmi.

"Kami telah menyiapkan lahan seluas 34 hektare untuk rencana pembangunan Mako Polda Papua Tengah. Sertifikatnya sudah ada di tangan kami dan setelah kunjungan ini akan kami laporkan kepada Bapak Kapolri," kata Jermias.

Ia berharap pembangunan Mapolda dapat direalisasikan mulai tahun depan sehingga Polda Papua Tengah memiliki kantor permanen yang memadai untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Jermias, keberadaan markas permanen tidak hanya akan mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, tetapi juga menjadi simbol nyata kehadiran negara di Provinsi Papua Tengah.

"Harapan kami, tahun depan Mako Polda Papua Tengah dapat dibangun. Itu menjadi salah satu impian kami agar memiliki kantor yang representatif sehingga masyarakat dapat melihat kehadiran Polri secara nyata di Papua Tengah," ujarnya.

Saat ini, Polda Papua Tengah masih menjalankan aktivitas perkantoran di gedung pinjam pakai milik Balai Diklat Kabupaten Nabire. Fasilitas tersebut dinilai belum mampu menampung seluruh satuan kerja karena keterbatasan ruang maupun sarana pendukung.

Melalui kunjungan kerja ini, Komisi III DPR RI kembali menegaskan komitmennya untuk mengawal penguatan kelembagaan aparat penegak hukum di Papua Tengah. Dukungan tersebut mencakup pembangunan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan anggaran, hingga percepatan pembentukan institusi penegak hukum yang selaras dengan perkembangan daerah otonom baru.