Teti Rohatiningsih Dorong Penguatan Tata Kelola SPPG untuk Jaga Kualitas Program MBG

Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Teti Rohatiningsih menegaskan bahwa tata kelola operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu diperkuat guna memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal. Menurutnya, pengelolaan dapur yang tertata dengan baik menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya kejadian luar biasa (KLB), seperti keracunan makanan maupun hambatan dalam distribusi kepada para penerima manfaat.

Pernyataan tersebut disampaikan Teti saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Provinsi Aceh, Rabu (22/7/26).

Ia menjelaskan bahwa salah satu upaya yang perlu mendapat perhatian adalah penerapan manajemen waktu dalam operasional dapur MBG. Setiap tahapan, mulai dari penyortiran bahan baku, persiapan, proses memasak, hingga distribusi makanan, menurutnya harus memiliki pembagian tugas yang jelas sehingga pekerjaan relawan dan petugas dapur dapat berlangsung lebih efektif dan seimbang.

"Manajemen waktu harus diterapkan dengan baik. Mulai dari siapa yang menyortir bahan, menyiapkan, memasak, hingga mendistribusikan makanan harus diatur secara sistematis. Pengalaman di beberapa dapur yang saya dampingi menunjukkan cara ini mampu mengurangi potensi kejadian luar biasa," ujar Teti.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga menilai proses produksi makanan harus diselaraskan dengan jadwal penerimaan makanan di masing-masing sekolah. Langkah tersebut dinilai penting agar makanan sampai kepada penerima manfaat dalam kondisi segar sekaligus tetap memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.

Selain aspek operasional, Teti turut menekankan pentingnya transparansi dalam penyelenggaraan Program MBG. Ia mengusulkan agar setiap SPPG secara berkala mengumumkan menu harian melalui media sosial maupun saluran informasi lainnya sebagai bentuk keterbukaan kepada publik.

"Menu yang disajikan perlu diumumkan setiap hari agar penerima manfaat maupun masyarakat mengetahui makanan yang diberikan. Transparansi ini penting untuk mencegah ketidaksesuaian antara anggaran yang dialokasikan dengan kualitas makanan yang diterima," tegasnya.