Dukung Putusan MK, Nurul Arifin: Sisa Kuota Internet Tak Boleh Dihanguskan

Nurul juga mendorong pemerintah segera menyiapkan regulasi turunan untuk memberikan kepastian hukum bagi operator maupun masyarakat. Aturan tersebut dinilai perlu mengatur secara rinci mekanisme rollover atau keberlanjutan sisa kuota internet, transparansi informasi paket data, serta perlindungan konsumen apabila terjadi perubahan tarif yang dinilai tidak wajar.

"Di sisi lain, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga perlu mengawasi agar tidak terjadi kesepakatan harga di antara operator yang dapat merugikan masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi mengenai penghangusan kuota internet. Dalam putusan tersebut, MK mewajibkan penyelenggara telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang memastikan sisa kuota pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan.

Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam sidang pengucapan putusan di Jakarta, Kamis (23/7), terhadap perkara Nomor 273/PUU-XXIII/2025.

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Suhartoyo.

Melalui putusan itu, MK menyatakan Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa penyelenggara telekomunikasi wajib menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan.