Misbakhun: Fasilitas Pajak Investor PFII Mengacu pada Ketentuan GMT

Ketentuan tersebut tidak menimbulkan tambahan beban pajak bagi pelaku usaha perorangan maupun perusahaan yang tidak termasuk dalam kelompok PMN dengan omzet global di bawah 750 juta euro. Selain itu, perusahaan di PFII yang memiliki tarif pajak efektif di atas 15 persen setelah dikonsolidasikan dengan entitas usahanya di Indonesia juga tidak akan dikenai pajak tambahan.

Selain insentif berupa tax holiday, pemerintah juga menyiapkan berbagai kemudahan fiskal lainnya bagi investor, pelaku usaha, dan tenaga ahli yang beroperasi di kawasan PFII.

"Disamping tax holiday, para investor, pelaku usaha dan tenaga ahli disana juga diberikan berbagai fasilitas lainnya seperti pembebasan pemungutan pajak penghasilan, untuk SPLN, serta berbagai fasilitas PPN dan PPnBM," jelasnya.

PFII merupakan implementasi Pasal 248A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Regulasi tersebut mengamanatkan pembentukan kerangka hukum tersendiri bagi penyelenggaraan Pusat Finansial Internasional Indonesia.

Keberadaan PFII diharapkan menjadi motor penguatan sektor keuangan nasional melalui pendalaman pasar keuangan, perluasan instrumen dan sumber pembiayaan, peningkatan arus investasi, serta memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem keuangan global.