Dewi Asmara: Komisi XIII DPR RI Perkuat Sinergi Hukum dan HAM di Provinsi Riau

Jakarta – Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis setelah menerima paparan, masukan, serta aspirasi dari para mitra kerja terkait pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum, hak asasi manusia (HAM), keimigrasian, dan pemasyarakatan di Provinsi Riau.

Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian HAM, LPSK, dan Komnas HAM Provinsi Riau di Pekanbaru, Rabu (22/7), Dewi menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan di sektor hukum.

“Komisi XIII DPR RI mendorong Kementerian Hukum untuk memperkuat kapasitas Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Riau melalui penambahan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peningkatan kompetensi SDM, dukungan anggaran, serta penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan harmonisasi peraturan daerah.” Ujar Dewi dalam Rapat Dengar Pendapat jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi, Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian HAM, LPSK, dan Komnas HAM di Provinsi Riau, Pekanbaru, Rabu (22/7).

Selain aspek hukum, Komisi XIII DPR RI juga memberikan perhatian pada penguatan kelembagaan di bidang HAM. Salah satu rekomendasi yang disampaikan ialah dukungan terhadap pembentukan Kantor Wilayah Kementerian HAM yang berdiri secara mandiri di Provinsi Riau. Komisi juga mendorong optimalisasi implementasi prinsip Bisnis dan HAM, terutama dalam penyelesaian konflik yang melibatkan masyarakat adat di wilayah tersebut.

Di sektor pemasyarakatan, Komisi XIII DPR RI menilai kebutuhan sumber daya manusia masih menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Untuk itu, Komisi mendorong Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan agar menambah jumlah personel pada satuan kerja pemasyarakatan, mulai dari petugas pengamanan, tenaga teknis, hingga tenaga ahli, demi meningkatkan kualitas pembinaan bagi warga binaan.