Umbu Kabunang Pastikan Pemerintah Dorong Pembukaan Kembali Pelayaran Perintis di NTT

KabarGolkar – Kabar baik datang bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang selama ini menantikan kembali beroperasinya layanan pelayaran perintis. Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan NTT II, Dr. Umbu Kabunang Kabunang Rudi Yanto Hunga, SH, MH, menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk mengaktifkan kembali layanan pelayaran perintis yang sebelumnya sempat terhenti. Hal itu disampaikannya di Waingapu, Sumba, Selasa (21/7/26).

Menurutnya, keberadaan transportasi laut memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat di wilayah kepulauan, khususnya di NTT. Karena itu, pemerintah terus berupaya memastikan layanan pelayaran perintis dapat kembali melayani masyarakat guna mendukung mobilitas penduduk, distribusi logistik, serta aktivitas perekonomian.

"Tentu pemerintah akan terus memperhatikan kebutuhan masyarakat akan layanan transportasi laut seperti pelayaran perintis di NTT agar dibuka kembali karena sempat terhenti," ujar Umbu.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Waingapu yang dinilai terus berperan aktif dalam mengoordinasikan penyelenggaraan angkutan laut perintis di wilayah Sumba dan sekitarnya. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta instansi terkait menjadi faktor penting dalam memastikan layanan tersebut dapat kembali berjalan secara optimal.

Sementara itu, Kepala KSOP Kelas IV Waingapu, Dr. Fadly Afand Djafar, menjelaskan bahwa pelayaran perintis merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan membuka akses transportasi bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Program tersebut dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat konektivitas antarpulau, khususnya di kawasan Indonesia Timur.

Menurutnya, keberadaan kapal perintis tidak hanya menjadi sarana transportasi bagi masyarakat, tetapi juga mendukung akses terhadap layanan dasar, memperlancar arus perdagangan, serta mendorong percepatan pembangunan di wilayah kepulauan.