Muhidin M. Said Apresiasi Kinerja APBN 2025, Dorong Optimalisasi Penerimaan Negara

Pemerintah juga mengungkapkan bahwa kebijakan fiskal ekspansif diperkuat melalui berbagai paket stimulus ekonomi senilai Rp110,7 triliun. Stimulus tersebut diarahkan untuk menjaga konsumsi masyarakat, memperkuat pelaku UMKM, mendukung sektor padat karya, sektor perumahan, serta mendorong aktivitas ekonomi nasional. Sementara itu, realisasi defisit APBN 2025 tetap berada dalam batas aman, yakni sebesar 2,81 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Selain itu, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Menanggapi capaian tersebut, Muhidin menilai pelaksanaan APBN secara umum telah mampu memenuhi target-target yang ditetapkan pemerintah.

Ke depan, Banggar DPR RI berharap optimalisasi penerimaan perpajakan melalui implementasi sistem Coretax dapat meningkatkan kualitas layanan kepada wajib pajak sekaligus memastikan penyaluran subsidi menjadi lebih tepat sasaran.

"Ke depan kita meminta supaya pajak itu lebih ditingkatkan cara pengisiannya, karena sekarang kan pakai Cortax ya, dengan Cortax ini betul-betul bisa terlayani wajib pajak dengan baik. Sehingga apa yang mereka harapkan dan penggunaannya nanti betul-betul bisa tepat sasaran sesuai dengan keinginan pemerintah, yaitu tepat sasaran kepada orang-orang yang memang punya hak untuk menerima subsidi-subsidi itu," tandasnya.

Sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan kebijakan fiskal, Muhidin juga menyampaikan bahwa DPR bersama pemerintah telah menyepakati untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 2026. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mempertahankan daya beli masyarakat sekaligus memberikan kepastian di tengah dinamika perekonomian nasional.