Sekolah Rakyat Jenjang SD Sepi Peminat, Anggota Komisi VIII DPR RI Derta Rohidin: Perlu Lebih Perhatikan Tumbuh Kembang Anak

Oleh karena itu, anggota komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar (FPG) meminta Kementerian Sosial bersama kementerian dan lembaga terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain penyelenggaraan Sekolah Rakyat, khususnya pada jenjang SD. Evaluasi tersebut tidak hanya mengukur jumlah peserta didik, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis anak, kesiapan keluarga, efektivitas pengasuhan, serta penerimaan masyarakat.

Derta juga meminta agar pemerintah perlu memberikan fleksibilitas model Sekolah Rakyat, sehingga tidak seluruhnya diwajibkan menggunakan sistem berasrama. Di daerah yang memungkinkan, konsep sekolah reguler atau semi-boarding dapat menjadi alternatif yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu penyelenggaraan asrama sebaiknya diprioritaskan bagi anak-anak yang memang menghadapi kondisi khusus, seperti yatim piatu, terlantar, berasal dari keluarga miskin ekstrem, korban bencana, atau tinggal di wilayah yang akses pendidikannya sangat terbatas.

Pemerintah juga perlu memperkuat pelibatan keluarga dalam proses pendidikan. Orang tua tidak boleh diposisikan hanya sebagai pihak yang menyerahkan anak kepada sekolah, tetapi harus menjadi mitra aktif dalam membangun karakter dan perkembangan anak.

"Program Sekolah Rakyat merupakan ikhtiar yang baik untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Namun, niat baik harus diwujudkan melalui desain kebijakan yang tepat. Pendidikan tidak hanya berbicara tentang ruang kelas dan fasilitas, tetapi juga tentang cinta, perhatian, dan kehadiran keluarga dalam kehidupan anak," tutur Derta.

Komisi VIII DPR RI sebagai mitra Kemensos, akan terus mengawal pelaksanaan program Sekolah Rakyat agar benar-benar menjadi instrumen pengentasan kemiskinan melalui pendidikan yang humanis, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

"Kita ingin Sekolah Rakyat menjadi kebijakan yang diterima masyarakat karena manfaatnya benar-benar dirasakan, bukan karena masyarakat dipaksa menyesuaikan diri. Keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari berapa banyak sekolah dibangun, tetapi juga dari seberapa bahagia anak belajar, seberapa tenang orang tua mempercayakan anaknya, dan seberapa besar masa depan mereka dapat berubah menjadi lebih baik," pungkas Derta Rohidin.