Dave Laksono: Kebijakan Tarif AS di Selat Hormuz Perlu Disikapi dengan Kajian Matang

Selain aspek diplomasi, Dave mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi kemungkinan dampak ekonomi yang muncul, terutama terhadap pasokan energi, biaya logistik, serta aktivitas perdagangan nasional. Untuk itu, ia menilai koordinasi antar kementerian dan lembaga perlu diperkuat guna menyiapkan langkah mitigasi apabila dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah mulai memberikan tekanan terhadap perekonomian Indonesia.

"Pada prinsipnya, Indonesia harus terus mendorong penyelesaian setiap persoalan melalui dialog dan diplomasi, sekaligus menjaga agar jalur pelayaran internasional tetap aman dan terbuka bagi kepentingan perdagangan global. Sikap tersebut sejalan dengan posisi Indonesia sebagai negara maritim yang konsisten mendukung terciptanya perdamaian, stabilitas, serta tata kelola internasional yang berlandaskan aturan," jelas Dave.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan baru terkait Selat Hormuz. Selain menyatakan Angkatan Laut AS akan kembali melakukan blokade terhadap seluruh pelabuhan Iran, Trump juga menetapkan tarif sebesar 20 persen bagi setiap kargo yang melintasi jalur tersebut.

"Selat Hormuz TERBUKA dan akan tetap TERBUKA, dengan atau tanpa Iran. Kami memberlakukan kembali BLOKADE Iran," tulis Trump di Truth Social miliknya, dilansir Reuters, Selasa (14/7).

Trump menjelaskan bahwa pungutan tersebut dimaksudkan sebagai kompensasi atas operasi militer Amerika Serikat dalam menjaga keamanan pelayaran di Selat Hormuz dari ancaman pasukan Iran.

"AS... akan mendapatkan penggantian biaya, sebesar 20% dari semua kargo yang dikirim, untuk segala biaya yang diperlukan guna menjamin keselamatan dan keamanan di wilayah dunia yang sangat rawan konflik ini," ujar Trump.