Pertanyakan Janji Kampanye Bupati Beltim, Fraksi Golkar: Kapan Realisasinya dan dari mana Sumber Dananya?

• Kesesuaian Janji Kampanye dengan RPJMD

Apakah seluruh janji kampanye sudah diintegrasikan dalam RPJMD? Pada tahap mana saja program tersebut akan direalisasikan, dan bagaimana keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaannya? 

 

• Pemerataan Pembangunan Wilayah Terpencil

Masih banyak desa di wilayah perbatasan dan pedalaman yang tertinggal dalam infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Apa strategi pemerintah dalam mengatasi ketimpangan pembangunan ini? 

 

• Transparansi Anggaran dan Good Governance

Fraksi Golkar menegaskan bahwa seluruh program pembangunan harus melalui mekanisme APBD yang transparan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penggunaan dana pribadi untuk menjalankan program pemerintah dianggap bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan berpotensi melemahkan kontrol publik serta fungsi legislatif. 

 

Fraksi Golkar: Janji Kampanye Harus Menjadi Kenyataan 

 

"Fraksi Partai Golkar memandang RPJMD tidak boleh sekadar menjadi dokumen teknokratis, tetapi harus menjadi cerminan nyata dari visi, misi, dan janji politik kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Masyarakat tidak boleh hanya diberi harapan saat Pemilu, tetapi juga berhak menerima hasil nyata dari janji yang telah disampaikan," pungkas Aprialdi.

 

Fraksi Golkar menekankan bahwa pelaksanaan RPJMD harus jujur, utuh, dan akuntabel serta dirancang untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat. Jika program kampanye tidak terakomodasi dengan baik dalam RPJMD, maka kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan pemerintahan akan tergerus.

 

Dengan berbagai masukan dan pertanyaan ini, Fraksi Partai Golkar berharap agar Pemerintah Daerah Belitung Timur dapat meninjau kembali RPJMD dan memastikan seluruh janji kampanye dimasukkan ke dalam program prioritas. RPJMD bukan sekadar rencana kerja birokrasi, tetapi harus menjadi alat untuk mewujudkan harapan rakyat yang telah memilih pemimpinnya secara demokratis