Kabar Golkar

Menimbang "Keistimewaan" Solo, DPR Minta Kajian Serius

Oleh · · Kabar Parlemen

Ahmad Irawan (dok. Istimewa)
Ahmad Irawan (dok. Istimewa)

"Nah, kalau dilihat dari kabupaten/kota kan ada juga yang khusus seperti Batam. Jadi ya memang harus kita kaji naskah akademik pemekarannya. Kalau dia minta satu keistimewaan, kita harus lihat dulu keistimewaannya dalam hal apa?" ujar Irawan.

Dalam konteks Indonesia, status daerah khusus dan istimewa bukan sekadar gelar kosong. Ada konsekuensi hukum, politik, dan administratif yang membuntuti. Yogyakarta, misalnya, mendapat keistimewaan karena kepala daerahnya, Sultan Hamengkubuwono, diangkat tanpa melalui pemilihan umum langsung.

"Kan (kepala daerah) sultan kan. Sultan Yogya kan dia kan perpanjang-perpanjang aja (masa jabatannya). Nah Jakarta, daerah khususnya kan di level kabupaten/kota kan tidak perlu melalui proses pilkada. Nah itu kekhususan atau keistimewaan. Apakah yang dimaksud dengan seperti itu?" jelas Irawan.

Menurut Irawan, sampai saat ini belum ada penjelasan konkret mengenai bentuk keistimewaan yang diinginkan oleh Solo. Apakah dari aspek budaya, politik, ekonomi, atau investasi?

"Itu dalam konteks politiknya, ekonominya, budayanya atau apa kita kan belum mengerti. Karena itu kan baru semacam atau usulan pemekaran daerah, kita belum tahu tentang kekhususan dan keistimewaan yang dimaksud itu bagaimana," katanya.

Permintaan itu pun, kata Irawan, harus dikuliti satu per satu, termasuk kemungkinan keistimewaan Solo sebagai kota budaya. Sebab, terburu-buru memberikan status istimewa tanpa kejelasan dasar hanya akan menimbulkan polemik baru.

"Jadi ya kita harus pelajari dulu, kita dalami naskah revisinya, kekhususan dan keistimewaannya itu pada bagian dari apa? Apakah keistimewaan sebagai kota budaya atau seperti apa?" ungkap Irawan.

Usulan tentang Daerah Istimewa Surakarta pertama kali muncul dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR dan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri di Senayan, Jakarta, pada 24 April 2025. Wamendagri Aria Bima dalam kesempatan itu menyebutkan bahwa ada aspirasi dari masyarakat Solo untuk mendapatkan keistimewaan serupa Yogyakarta.

Tag: ahmadirawan, komisi II, solo