Ketua MPR RI Sebut Partai Politik Sebagai Tulang Punggung Demokrasi

"Persoalan kedua adalah problematika kaderisasi dan standar rekrutmen. Saat ini sistem rekrutmen yang terbangun di Parpol belum baku, terbuka, demokratis, serta akuntabel," kata Ketua DPR RI ke-20 itu.

"Akibatnya, proses rekrutmen banyak diambil dari lingkup keluarga dan kerabat politik elit parpol. Selain itu, belum terciptanya dengan baik kaderisasi secara berjenjang," sambungnya.

Bamsoet menguraikan persoalan ketiga adalah problematika pendanaan parpol. Parpol tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk menjalankan operasional dan aktivitas parpol.

Saat ini berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2018, negara hanya bisa memberikan bantuan pendanaan kepada partai politik sebesar Rp 1.000 per suara sah. Jumlah tersebut sangat kecil untuk pendanaan partai politik.

Hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan LIPI, idealnya negara membiayai partai politik sebesar Rp 10.000 per suara sah.

Persoalan keempat adalah perwujudan demokrasi internal. Parpol memegang peran penting dalam menentukan baik dan buruknya demokrasi dan sistem politik di Indonesia.

Apabila sistem demokrasi internal Parpol sudah tidak berjalan baik, maka akan sukar bagi parpol untuk mengirim kader yang baik untuk duduk di dalam pemerintahan.

"Karenanya, perbaikan tata kelola rekrutmen dan kaderisasi dalam sistem kepartaian menjadi lebih terbuka dan berjenjang mutlak diperlukan," pungkasnya.