Legislator Ini Ingatkan Kewajiban Pemegang Izin Untuk Reklamasi dan Pasca Tambang Rasio 100 persen.

Roro Esti juga menekankan pentingnya penerapan konsep ekonomi sirkular demi menciptakan industri pertambangan yang berkelanjutan, sekaligus meminimalisir jejak karbon serta limbah buangan tambang atau waste.

"Untuk itu, fungsi monitoring dari Komisi VII DPR menjadi berperan penting dalam menjaga industri pertambangan dari praktik illegal mining. Kami pun punya panja untuk illegal mining, dengan harapan Komisi VII DPR hadir di tengah-tengah permasalahan seperti ini dan kita bisa mencari solusi yang tepat," katanya.

Menurut dia, sektor pertambangan khususnya komoditas nikel, Indonesia memiliki cadangan terbesar di dunia yakni mencapai 43 persen dari total cadangan dunia saat ini.

Hal itu dapat menjadikan Indonesia sebagai kontributor dalam pengembangan komoditas energi hijau berbasis listrik dengan terdapat mineral-mineral penting salah satunya nikel yang menjadi komponen dalam teknologi energi terbarukan.

Namun demikian, tambah Roro Esti, Indonesia menghadapi dilema terkait aktivitas pertambangan yang memiliki dua sisi yang kontras.

Di satu sisi, komoditas nikel dan dunia pertambangan menjadi salah satu penyumbang besar dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Namun, di sisi lain, sektor pertambangan juga mengakibatkan kerusakan lingkungan, hingga memarginalkan masyarakat adat.

"Indonesia punya potensi yang sangat besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi lebih dari enam persen dengan komoditas nikel dan pertambangan lainnya berkontribusi cukup masif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, kita juga dibenturkan dengan isu-isu lingkungan, isu-isu mengenai masyarakat adat yang juga patut kita perhatikan bersama," ujarnya.

Selanjutnya, menurut dia, saat ini sumber energi yang berpotensi membahayakan lingkungan masih jauh lebih terjangkau dibandingkan energi ramah lingkungan.

Oleh karena itu, ia berharap sumber energi ramah lingkungan dapat memiliki daya saing jika disubsidi.

Roro pun mendorong dengan adanya fungsi-fungsi parlemen dalam hal legislasi, pengawasan, dan anggaran, dapat turut menciptakan masa depan sumber energi berkelanjutan yang diinginkan banyak pihak.

Forum yang dimoderatori Mercy Chriesty Barends, selaku perwakilan parlemen dan juga Ketua APHR, juga dihadiri Wakil Ketua Komisi IV DPR Anggia Erma Rini, Wakil Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto, Anggota Komisi VII DPR Bambang Patijaya, serta perwakilan parlemen dari Malaysia, Filipina, dan Thailand.