Komisi VIII DPR Dukung Penertiban Visa Haji Buntut 37 Jemaah Ditangkap.

"Mempersiapkan infrastruktur haji ini antara lain tenda di Arafah dan Mina, konsumsi selama Puncak haji, dan juga transportasi untuk melayani pergerakan jamaah terutama saat Arafah, Mudzdalifah dan Mina. Jika pelayanan jamaah melebihi dari kapasitas yang telah dipersiapkan pasti akan menimbulkan kekacauan," jelasnya.

Menurut pengalamannya, ada juga jemaah visa non-haji mengambil hak jemaah reguler atau yang memakai visa haji. Kemudian jemaah yang memakai visa haji itu tidak mendapatkan pelayanan yang baik karena haknya diambil oleh jemaah visa non-haji.

"Bahkan yang lebih mengkhawatirkan lagi berdasarkan pengalaman dua tahun terakhir, saya menyaksikan banyak jamaah haji non-visa haji menempati dan mengambil hak-hak jemaah reguler (jemaah visa haji) yang justru seharusnya mereka mendapatkan pelayanan yang baik," katanya.

Jamaah haji resmi yang sudah menunggu puluhan tahun, lanjut Ace, hak-haknya diambil duluan oleh jemaah non-visa haji. Dia mengatakan tahun lalu banyak di antara jemaah non-visa haji mendahului menggunakan bis yang seharusnya dipergunakan untuk jemaah haji reguler. Mereka juga menempati tenda di Arafah maupun di Mina yang telah dipersiapkan untuk jemaah resmi, juga dengan konsumsinya.

"Karena mereka bukan jemaah haji resmi karena menggunakan visa non-haji, pada umumnya mereka tidak mendapatkan tasreh (surat izin resmi dari Pemerintah Arab Saudi) sehingga mereka memang tidak mendapatkan alokasi tenda dan makanan selama musim haji. Oleh karena itu, mereka ini akhirnya mengambil hak-hak jemaah yang resmi," ungkapnya. (detikcom)