Pimpinan Komisi X DPR Kritik Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Tak Wajib

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyesalkan pernyataan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek, Tjitjik Sri Tjahjandarie, yang menyatakan pendidikan tinggi termasuk tertiary education, tidak masuk program wajib belajar. Hetifah menilai sudah menjadi tugas pemerintah untuk memenuhi hak pendidikan warga negara.

"Sangat disesalkan. Saya kira tidak semestinya pemerintah menyampaikan pernyataan seperti itu. Secara normatif memang wajib belajar hanya sampai tingkat sekolah menengah. Namun ini batas minimal pemenuhan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi hak pendidikan bagi warga negara," kata Hetifah kepada wartawan, Sabtu (18/5/2024).

Hetifah mengungkap masyarakat mempunyai keinginan tinggi terhadap pendidikan. Karena itulah, kata Hetifah, pemerintah seharusnya responsif untuk memfasilitasi dalam bentuk kebijakan.

"Karena hasrat masyarakat untuk memajukan diri melalui pendidikan tinggi semakin meningkat, seharusnya pemerintah responsif untuk memfasilitasinya dalam bentuk kebijakan yang sesuai," ujarnya.

Hetifah menilai pemerintah saat ini hanya terfokus pada beberapa sektor. Padahal seharusnya, kata Hetifah, pemerintah juga fokus membagi anggaran untuk biaya
pendidikan tinggi.

"Saat ini anggaran negara terlalu terfokus pada sektor kesehatan, infrastruktur, penanggulangan stunting, serta pendidikan dasar dan menengah. Sementara biaya pendidikan tinggi (kuliah) cenderung terabaikan," ujarnya.

Politisi Golkar ini menyebut anggaran pendidikan tinggi baru 1% dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN). Untuk itu, Hetifah mengatakan Komisi X DPR RI telah membentuk panja yang akan membahas permasalahan alokasi anggaran pendidikan.

"Dalam kenyataannya anggaran pendidikan tinggi baru 1% dari total APBN. Untuk itu, Komisi X DPR RI telah membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan untuk membahas pokok permasalahan alokasi anggaran pendidikan, khususnya yang dialokasikan ke Kemendikbudristek," katanya.

"Karena saat ini belum dapat menjawab permasalahan pendidikan terutamanya mengenai ketersediaan, keterjangkauan, dan kepastian memperoleh layanan pendidikan," imbuhnya.