Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Padang Panjang Dorong Pemkot Tingkatkan PAD

Kabargolkar.com - DPRD Kota Padang Panjang kembali menggelar Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua, Mardiansyah, S.Kom didampingi Wakil Ketua, Imbral, S.E, Selasa (14/11/2023) di Gedung DPRD.

Kali ini, enam fraksi menyampaikan pemandangan umum terhadap Nota Keuangan Wali Kota Padang Panjang atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Panjang Tahun 2024 serta Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fraksi Partai NasDem menanyakan keseriusan Pemko dalam mengoptimalkan pendapatan dari Pasar Sayur Bukit Surungan. Serta terkait dengan rencana pemindahan Pasar Kuliner ke Pasar Pusat yang sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya. 

Sementara pada Pajak dan Retribusi Daerah Fraksi NasDem melihat ada upaya untuk menyederhanakan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah pada satu organisasi perangkat daerah. 

“Berdasarkan hal tersebut Fraksi NasDem melihat ranperda ini harus mampu menciptakan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi daerah guna mengoptimalkan PAD,” ungkap Micko Kirstie, S.Psi mewakili Fraksi NasDem.

Fraksi Gerindra meminta langkah konkret Pemerintah Daerah dalam menurunkan belanja pegawai ke angka 30 persen, dan mengoptimalkan pengalokasian dana belanja modal. Agar lebih selektif dan profesional dalam menerapkan kebijakan supaya tepat sasaran dan memberikan dampak yang baik bagi peningkatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kurang menggeliatnya Pasar Pusat sangat berpengaruh. Rendahnya daya beli dan kunjungan ke pasar menjadi masalah yang tak kunjung selesai. Kami minta Penjabat (Pj) Wali Kota untuk segera melaksanakan langkah-langkah penanganan secara serius. Baik melaksanakan penataan, memperbanyak event ataupun memberikan pelatihan pengembangan usaha,” sebut Yudha Prasetya yang mewakili Fraksi Gerindra.

Sementara itu, Puji Astuti, A.Md dari Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa mengharapkan tambahan belanja pada RAPBD 2024 ini dapat berpihak pada layanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan perekonomian.