Fraksi Partai Golkar Kutim Beri Masukan Terkait Proyeksi APBD Kutim Rp9,1 Triliun

kabargolkar.com - Fraksi Partai Golkar Kutai Timur memberikan 7 poin penting sebagai masukan kepada pemerintah kabupaten (Pemkab) Kutim terhadap proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2024 sebesar Rp 9,1 triliun.

Diman, disampaikan oleh Anggota Fraksi Partai Golkar Kutim, Adi Sutianto bahwa pihaknya memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemkab Kutim.

Sebab, 5 tahun terakhir ini, tahun anggaran 2024 paling tinggi lantaran perbaikan dari 11 pungutan retribusi dan pajak daerah.

Namun ia memberikan masukan terdapat opsen yakni pungutan tambahan pajak menurut presentase tertentu pada opsen pajak atas Kepemilikan Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BNKB) yang selama ini dipungut Pemprov Kaltim kini beralih ke Pemerintah Daerah.

"Kedua, kami meminta kepada pemerintah agar urusan wajib pemerintah daerah menjadi skala prioritas alokasi anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan khususnya pada bidang pendidikan dan kesehatan," jelasnya, Kamis (9/11/2023).

Lalu yang ketiga, sesuai harapan masyarakat Kutai Timur pada umumnya Pelabuhan Kenyamukan sebagai pelabuhan pengumpan memegang peran sangat strategis dalam meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa yang dapat mengurangi biaya ongkos angkut yang selama ini masih cukup mahal dirasakan masyarakat.

Ia berharap target di 2024 Pelabuhan Kenyamukan dapat selesai persiapan fisik, sarana dan prasarananya sehingga dapat beroperasi sesuai harapan.

Sedangkan poin ke empat, ia meminta kepada pemerintah daerah agar penyelesaian aset tanah, gedung dan jalan yang terdapat pada beberapa wilayah Kutai Timur harus diupayakan penyelesaian administrasi khususnya bidang tanah yang belum memilki sertifikasi dilakukan secara bertahap.

Lalu, poin kelima, ia memberikan masukan berupa dorongan terhadap program infrastruktur multi years contract (MYC)

Tujuannya agar Pemkab Kutim mengoptimalkan realisasi pencapaian progress fisik dan keuangan anggaran MYC 2023 dan 2024 secara maksimal menyesuaikan skema dan sisa waktu yang ada.