Fraksi Golkar Sulteng Harap Target PAD Provinsi Tahun 2024 Dibulatkan Jadi Rp2 Triliun

Menurutnya format rancangan APBD APBD Sulteng 2024 ini menunjukkan gerak dinamis. Artinya dengan target belanja yang lebih besar dibanding target pendapatan, maka diharapkan dengan formasi ini mendorong kerja keras bagi seluruh jajaran pemerintah provinsi sulawesi tengah untuk hal sebagai berikut.

Mendorong peningkatan penerimaan pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah (PAD), meningkatkan komunikasi, koordinasi dengan pemerintah pusat, berkaitan hak keuangan provinsi diluar Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dari hasil – hasil sumber daya energi dengan proporsional yang lebih optimal.

Mendorong optimalisasi peran BUMD, melakukan efisiensi pada belanja yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik, kebutuhan dasar bagi rakyat, mencegah pemborosan pembiayaan terlebih adanya dengan duplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki sumber belanja APBD dan APBN, serta bantuan luar negeri.

Selanjutnya dalam hal PAD dari pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah, target tahun anggaran 2024 Rp1.988 triliun lebih.

“Target ini, menurut kami dari Fraksi Partai Golkar DPRD Sulteng sama dengan prediksi realisasi penerimaan PAD tahun anggaran 2023,”papar Zainal.

Maka dengan pertimbangan, adanya penghapusan denda pajak, peningkatan pelayanan kepada wajib pajak serta adanya perkembangan makro ekonomi Sulteng dengan pertumbuhan ekonomi diatas pertumbuhan ekonomi nasional, pihaknya ujar Zainal menyarankan total target PAD dapat dinaikkan dari rencana target yang ada. Atau minimal dibulatkan menjadi Rp2 triliun.

Sementara pada sisi belanja yang ditargetkan lebih besar dari target PAD, Pemprov Sulteng hendaknya fokus belanja diluar peningkatan kapasitas dan fungsi pelayanan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus sejalan dengan visi gubernur yakni gerak cepat pembangunan Sulteng yang berorientasi pada peningkatan kesehjateraan rakyat. Dan sektor ekonomi yang berorientasi peningkatan produksi pertanian dan perikanan hendaknya diarahkan pada kebutuhan dasar para petani dan nelayan dalam peningkatan produksi. Khususnya untuk fasilitas bibit, benih dan pupuk.