Kabar Golkar

Bahas Raperda APBD 2024, Fraksi Partai Golkar DPRD Banggai Soroti Kinerja 6 OPD

Oleh · · Kabar Parlemen

Juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Banggai, Yolanda Antuke saat membacakan pandangan umum fraksi pada rapat paripurna pengantar nota keuangan Bupati Banggai, bertempat ruang rapat DPRD Banggai, Kamis (12/10/2023).
Juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Banggai, Yolanda Antuke saat membacakan pandangan umum fraksi pada rapat paripurna pengantar nota keuangan Bupati Banggai, bertempat ruang rapat DPRD Banggai, Kamis (12/10/2023).

Namun kita ketahui pula bahwa pendidikan non formal perlu juga untuk mendapatkan perhatian dari dinas pendidikan, seperti pondok pesantren, Yayasan Pendidikan Kristen dan Hindu.

Mengingat sekolah-sekolah Pendidikan non formal tersebut juga telah berkontribusi dalam melahirkan generasi-generasi yang bermoral dan berakhlak mulia.

“Sebagaimana penyampaian Dinas Pendidikan dalam rapat Pansus APBD perubahan tahun 2023, anggaran untuk pendidikan non formal masih terbilang rendah kurang lebih 1% dari total pagu di dinas tersebut,” kata Yolanda.

Oleh karenanya FPG, meminta agar kiranya di tahun 2024 presentasi anggaran bagi sekolah-sekolah non formal dapat dinaikan.

3. Dinas PUPR

Walaupun adanya penurunan anggaran di Dinas PUPR, namun FPG meminta untuk tetap dapat memperhatikan infrastruktur yang berskala prioritas.

Ditambah lagi adanya permintaan dari masyarakat terhadap jembatan gantung di Simpang II yang menjadi akses masyarakat KAT (komunitas adat terpencil).

Termasuk sambung satu-satunya keterwakilan gender partai beringin di parlemen lalong ini beberapa jalan-jalan yang menghubungkan desa-desa di wilayah kepala burung, di dataran Toili dan rehabilitasi di beberapa jalan Ibukota kabupaten Banggai.

Selain memperhatikan pembangunan infrastruktur, Fraksi Golkar juga meminta agar Dinas PUPR dapat melakukan normalisasi pada sungai Molinolino yang berada di wilayah Kecamatan Simpang raya.

Karena sungai dengan panjang yang hampir 4 km lebih ini sebelumnya telah memberikan dampak kerugian bagi masyarakat kecamatan Simpang Raya.

Dimana kurang lebih 50 hektar lebih areal perkebunan warga desa Simpang 2, Simpang 1, Dowiwi dan Mantan A terendam banjir hampir setiap tahunnya pada musim hujan.

4. Dinas Perikanan

Melihat kondisi pasar ikan di Kecamatan bunta yang oleh Fraksi Golkar tidak lagi representative untuk pengembangan kedepan, maka masyarakat Kecamatan Bunta meminta agar pasar ikan tersebut dapat direlokasi pada lahan yang telah di hibahkan oleh masyarakat.

Usulan ini juga telah disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Banggai melalui pokok-pokok pikiran pada musrembang beberapa waktu yang lalu di kecamatan Nuhon.