Golkar Soroti TPP dan Tukin ASN Pemprov NTT yang Mandek

Masih dalam kaitan dengan pemanfaatan dana pinjaman PEN yang tak sesuai dengan akta perjanjian kreditnya sebesar Rp 76 milyar yang sudah menjadi temuan BPK, Fraksi Partai Golkar minta penjelasan.

Fraksi Golkar juga menyebut, capaian realisasi pendapatan daerah khususnya PAD sebesar 43,43% keadaan 8 September 2023 merupakan capaian terendah dalam periode ini. Sementara rancangan perubahan PAD menurun sebesar 21% dari anggaran murni.

“Persoalanya sisa waktu efektif hanya tiga bulan lebih, apakah bisa mencapai target Rp1,699 triliun lebih, mengingat dalam 8 bulan anggaran murni, realisasinya hanya mencapai Rp 929 milyard lebih. Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan tentang kiat, upaya terukur dan tekad pencapaiannya,” ujar Johan Oematan.

Ia menambahkan, realisasi Belanja Modal pada 8 September 2023 hanya mencapai 27,31%, merupakan capaian yang sangat rendah. “Mengingat bahwa belanja modal sangat penting untuk peningkatan aset daerah yang menjadi indikator kemampuan otonomi daerah maka perlu menempatkan pos belanja daerah dengan proporsi target dan realisasi yang memadai karena pada gilirannya aset daerah dapat dikelola menjadi sumber pendapatan daerah dan oleh pemerintah pusat menjadi dasar penilaian untuk alokasi dana pusat kepada daerah,” jelas jubir Fraksi Golkar, Johan Oematan.