Soal Pj Bupati, Fraksi Golkar DPRD Bojonegoro Beri Pandangan Ini

kabargolkar.com - Munculnya nama nama dari pejabat pemerintah Kabupaten Bojonegoro guna mengisi jabatan Pj Bupati Bojonegoro mulai bergulir dipublik dan juga mulai bermunculan ditingkat fraksi fraksi DPRD Kabupaten Bojonegoro, Namun beda dengan Partai dan Fraksi Golkar (Golongan Karya) di Bojonegoro yang lebih berhati hati dan bijaksana dalam menentukan nama nama yang akan diusulkan sebagai Pj Bupati Bojonegoro.

Disampaikan oleh Freddy Purnomo sebagai politisi Partai Golkar DPD Jawa Timur, sekaligus anggota Komisi A DPRD Provinsi Jatim dari dapil Bojonegoro dan Tuban menyatakan bahwa dalam menentukan Pj Bupati Bojonegoro nantinya harus berpedoman pada regulasi yang ada.

Hal ini menurut Freddy Sebagaimana peraturan pemerintah Nomor 49 tahun 2008 yang ada yang menjadi Pj Bupati harus seorang ASN yang pernah menjabat struktural ekselon II a dengan kepangkatan minimal golongan IV/B.

“Jika ada usulan yang diluar regulasi yang ada, DPRD Bojonegoro harus berani mengambil langkah tegas, karena jika tidak pasti akan berbenturan dengan aturan yang ada,” Ungkap Freddy saat ditemui awak media SuaraBojonegoro.com di Bojonegoro, Selasa (01/8/2023).

Disebutkan juga oleh Pria yang menjabat sebagai Pengurus DPD Partai Golkar Jawa Timur ini, bahwa Kriteria calon pemimpin dan juga ahli dalam ketetanegaraan harus ada pada Pj Bupati nantinya.

Ketika ditanya soal adanya diluar ASN yang namanya dan kabarkan muncul sebagai Pj Bupati Bojonegoro dan calon nama yang mencuat tersebut masih TNI aktif, Freddy menjelaskan jika secara aturan TNI atau Polri Aktif tidak boleh menjabat sebagai Pj Bupati kecuali sudah mengajukan alih fungsi dan pangkatnya juga disetarakan dengan ASN.

“Secara aturan tidak boleh TNI aktif menjadi Pj Bupati, Harus purna dulu pangkatnya disetarakan dengan ASN baru bisa diusulkan,” Kata Freddy. Dan Jika hal itu terjadi DPRD Bojonegoro harus berani mengambil langkah tegas sesuai peraturan yang berlaku.

Ditambahkan juga bahwa sebelum berakhirnya masa jabatan Bupati Bojonegoro, sekurangnya 6 Bulan Bupati harus memberitahukan ke DPRD Bojonegoro, dan kemudian DPRD Bojonegoro mengambil langkah perencanaan dan proses pengisian Pj.