5 Rekomendasi Fraksi Golkar DPRD Kutai Timur Terhadap Penyampaian KUA dan PPAS APBD 2024
Oleh Bambang Soetiono · · Kabar Parlemen
Rekomendasi ke empat, pihaknya juga meminta Bupati Kutim untuk menginstruksi kepada oragnisasi perangkat daerah (OPD) yang belum melakukan realisasi anggaran 2023 agar segera melaksanakan program kegiatannya.
Lanjutnya, terkhusus pada OPD-OPD yang memegang program kegiatan strategis seperti Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Pertanian yang memegang program kegiatan strategis bagi kepentingan masyarakat.
Sebab, menurutnya, realiasi Belanja Pemerintah Daerah melalui APBD dapat menggerakan ekonomi masyarakat, meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.
"Terakhir kami mendorong agar proses pembahasan Anggaran Belanja tambah (ABT) harus segera mungkin sehingga realisasi atau serapan anggaran dapat dilaksanakan secara maksimal, untuk membiayai pembangunan infrastuktur dalam rangka peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat," pungkasnya.