Fraksi Partai Golkar Soroti Dugaan Mark Up Harga Tanah Hingga 400%, Usul Pemda Limapuluh Kota Tempuh Jalur Hukum

Dipaparkan Plt Bupati Limapuluh Kota, Rizki Kurniawan Nakasri, terkait dengan sisa kas akhir tahun anggaran pada BLUD tidak disetor pada kas daerah akan tetapi dilaporkan pada PPKD yang merupakan bagian dari Silpa pemerintah daerah.

“ Hal ini sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (BLUD),” ungkap Plt Bupati Limapuluh Kota, Rizki Kurniawan Nakasri.

Terkait dengan neraca (sisi kewajiban) per 31 desember 2022 nilai kewajiban khususnya utang belanja sebesar Rp. 40.496.216.166,10. dapat kami jelaskan bahwa tidak tercapainya pendapatan daerah menyebabkan timbul hutang belanja antara lain dalam bentuk belanja operasi dan belanja modal termasuk belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah nagari.

Diungkapkan Plt Bupati Limapuluh Kota, Rizki Kurniawan Nakasri, berkenaan dengan saran Fraksi Partai Golkar, Pemda setuju dan sepakat serta mendukung proses Pemilu dan pelaksanaan demokrasi berjalan dengan baik di Limapuluh Kota, termasuk pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarkat tetap kita laksanakan.