Fraksi Golkar DPRD Batu Bara Pertanyakan Realisasi Hibah Sebesar 3 Milyar

kabargolkar.com - Agenda Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas penyampaian Nota Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Batu Bara Tahun 2022, bertempat di Gedung Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara. Fraksi Golkar minta penjelasan Realisasi hibah, sumber dan jenis hibah. Selasa (20/6/23).

Malalu juru bicaranya Rohadi Fraksi Partai Golkar mengingatkan kepada pemkab Batu Bara untuk melengkapi Ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 yang diajukan kepada DPRD Kabupaten Batu Bara ,

dengan laporan hasil pemeriksaan BPK yang telah memperoleh opini, Ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD serta laporan Evaluasi efesiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD sebelum dilakukan pembahasan bersama terhadap ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran 2022. selain itu.

Menurut fraksi partai golkar juga mengingatkan kepada pemerintah kabupaten batubara dan rekan-rekan anggota DPRD yang nantinya melaksanakan pembahasan Ranperda, bahwa dalam ketentuan pelaksanaan yang diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020, pembahasan dan pengambilan keputusan bersama dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya Ranperda.

di sebutkan Rohadi, fraksi partai golkar setelah membaca dan mencermati Ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, serta mendengarkan nota pengantar yang disampaikan oleh Bupati kabupaten batu bara pada rapat paripurna senin, 19 juni 2023, memberikan pandangan umum sebagai berikut;

Pendapatan Daerah realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2022 sebesar rp.1.143.905.508.894,44. (1 trilyun 143 milyar 905 juta 508 ribu 894 rupiah koma 44 sen) pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurutnya, fraksi partai golkar setelah mencermati Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah,