Bahas LKPJ Gubernur, Ini 15 Catatan dan Rekomendasi Fraksi Golkar DPRD Sumut

6. Melalui forum paripurna kembali lagi Fraksi Golkar mengingatkan saudara gubernur bahwa penyerahan aset RS Indrapura kepada Pemerintah Kabupaten Batubara yang dilakukan harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku agar pemprovsu ke depannya tidak menuai masalah secara hukum. Permendagri Nomor 19 tahun 2016 sudah mengatur tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, dan pada pasal 331 ayat 1 tentang pemindahan barang milik daerah dilakukan setaleh mendapat persetujuan DPRD untuk aset yang bernilai lebih 5 milyar.Untuk itu Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Utara meminta penyerahan aset tersebut kepada pemkab batu bara agar dibatalkan.

7.Fraksi Partai Golkar sangat menyesalkan pilihan jalan alternatif Medan-Berastagi yang telah dipilih Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Padahal ada jalan alternatif lainnya yang telah dibicarakan secara detail dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Pemerintah Kabupaten Karo yang memiliki jarak lebih pendek.

8. Temuan-temuan Pansus LKPJ akhir tahun 2022 seperti pembangunan sarana fisik fasilitas kantor dan pendukungnya yang tidak fungsional, seperti pembangunan kantin di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang bernilai Rp2 milyar lebih.

9. Berdasarkan regulasi pada pasal 92 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019, dan berdasarkan permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang ketentuan pelaksanaan kontrak tahun jamak (multiyears). harus ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan daerah dan penganggaran kegiatan tahun jamak harus didasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. mekanisme persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD yang telah ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS untuk seluruh kegiatan tahun jamak yang telah dilakukan oleh Pemprovsu, dari pembangunan infrastruktur yang menelan biaya 2,7 triliun dan untuk pengembangan RS Haji Medan dengan biaya sekitar 122 milyar yang tidak sesuai dengan aturan regulasi tersebut.

10. Meskipun sejumlah capaian sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2022 semakin meningkat, namun aspek kualitas pembangunan belum banyak menyentuh kepentingan rakyat. banyak pembangunan yang dilaksanakan hanya untuk kepentingan sarana prasarana perkantoran yang fungsi dan kebermanfaatannya kurang dirasakan oleh masyarakat.