Fraksi Golkar Dorong Peningkatan PAD Kotim untuk Kemandirian Fiskal

Berdasarkan Undang undang Nomor 32 tahun 2014 pada Pasal 157, menyebutkan Pendapatan Daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan alam daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berkenaan dengan Raperda Pajak dan Retribusi Daerah yang diusulkan seiring dengan penyesuaian dengan peraturan terbaru serta penyesuaian dengan kondisi sosial dan ekonomi kekinian, maka diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat tentang pajak dan retribusi daerah kedepannya.

Peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah, ke depan diharapkan dapat mengoptimalkan dan menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah-masalah pajak dan retribusi daerah selama ini.

Harapannya, rancangan peraturan daerah ini dapat menjadi pijakan bagi Pemkab Kotawaringin Timur untuk mengelola potensi pendapatan daerah dari sisi pajak daerah dan retribusi daerah dalam satu peraturan daerah menjadi lebih optimal.

"Fraksi Golkar berharap dengan adanya Raperda ini nantinya akan menunjang pembangunan berkesinambungan, serta menjadi pembuka pintu investasi di Kotim. Sebab selama ini Kotim masih memiliki ketergantungan atas dana perimbangan masih cukup tinggi mengingat basis pajak daerah dalam Perda sebelumnya masih terbatas," demikian Riskon Fabiansyah.