Soroti Transparansi Data Silpa Kabupaten Tapsel, Fraksi Golkar Siap Gunakan Hak Interpelasi

“itu juga untuk menyahuti aspirasi rakyat, Rakyat sudah resah dan banyak rakyat bertanya baik secara langsung maupun berkoar melalui media social yang di antaranya di Facebook.

Rakyat merasa dibohongi, mereka bertanya Kenapa Pembangunan yang anggarannya sudah ada tidak jadi dikerjakan , dan kami sebagai anggota DPRD dituduh tidak melakukan Pengawasan Pembangunan.

Jadi kalau DPRD tidak mengingatkan pemerintah agar tidak terulang Silpa di tahun ini, maka yang kasihan rakyat sendiri, selain roda pembangunan tertunda, roda perekonomian mulai dari lapangan kerja, hingga bisnis material dll tidak sempat dimanfaatkan rakyat.

Berbicara alasan kenapa Pemkab Tapsel di bawah kepeminpinan Dolly Pasaribu selaku Bupati terjadi Silpa sebesar Rp. 344 Milyar dengan dalil disebabkan oleh waktu yang terjepit, kondisi alam karena hujan, menurut Rawi alasan itu tidak bisa diterima karena pada tanggal 16 September kita sudah melakukan Pengesahan P-APBD 2022, artinya waktunya masih panjang.

Dia memaklumi jika proyek berskala besar mungkin tidak bisa dikerjakan tepat waktu, namun proyek pembangunan berskala kecil saja juga tidak akan bisa selesai dengan waktu yang begitu panjang, Tanya Rawi.

Soal adanya pergantian Plt Kepala Dinas itu juga tidak jadi suatu alasan, toh semua program dan anggaran sudah ada kok dari kepala dinas sebelumnya.