Sampaikan Pemandangan Umum, Fraksi Golkar Minta Dukungan Semua Pihak Soal Pembangunan Pariwisata di Bartim

kabargolkar.com - Fraksi Pendukung DPRD Barito Timur menyampaikan pemandangan umum atas tanggapan Bupati Barito Timur Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda inisiatif DPRD tentang Desa Wisata dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Nursulistio, Selasa, 24 Januari 2023.

Secara umum semua fraksi pendukung dewan yang terdiri dari 7 fraksi menerima dan menyetujui Raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat gabungan komisi dan tim eksekutif sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Meski demikian setiap fraksi memberikan catatan-catatan tersendiri terkait Raperda tersebut.

Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Rini, meminta semua pihak terutama kalangan dunia usaha atau wiraswasta agar turut mendukung pembangunan pariwisata di Barito Timur. "Untuk pembangunan pariwisata kami juga menyarankan peningkatan sarana transportasi ke objek wisata," ujar Rini.

Selanjutnya Fraksi Keadilan dan Persatuan atau PKP memandang perlu untuk membentuk dan menetapkan regulasi berupa Perda sebagai dasar hukum untuk desa yang memiliki potensi wisata. "Untuk menunjang pengembangan pembangunan di bidang kepariwisataan di desa, maka pemerintah daerah perlu berkreasi untuk mencari terobosan yang antara lain melalui penetapan desa wisata untuk desa yang memiliki potensi wisata dan daya tarik wisata, sehingga dapat membuka lapangan kerja, mempercepat pertumbuhan ekonomi desa, meningkatkan pendapatan asli daerah dan juga memperkenalkan budaya yang ada di desa kepada para wisatawan yang datang," ucap Juru bicara Fraksi PKP, Munita Mustika Dewi.

Dia juga mengingatkan dalam menetapkan suatu desa sebagai desa wisata, harus dilakukan kajian untuk melihat potensi desa tersebut sebelum ditetapkan sebagai desa wisata.

"Karena penetapan desa sebagai desa wisata berkonsekuensi kepada penganggaran yang menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menganggarkannya di APBD dan bagi pemerintah desa menganggarkan di APBDes," jelasnya.

Fraksi Partai Demokrat dapat memahami urgensi dari pembahasan Raperda Desa Wisata yang akan menjadi dasar hukum dalam pengembangan desa wisata. "Namun demikian, Raperda ini harus berporos pada pelibatan seluas-luasnya peran masyarakat desa dalam proses pemberdayaan desa wisata. Terutama pemberdayaan BUMDes dalam skema pembangunan desa wisata sehingga pengelolaan desa wisata dapat berkontribusi secara luas terhadap APBDes yang menunjang proses peningkatan kesejahteraan warga desa," ujar juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Surdi.