Fraksi Golkar DPRD Morowali Utara Desak PT GNI Terbuka untuk Diawasi Legislatif

Warda Dg Mamala dari fraksi partai Golkar DPRD Morowali Utara menegaskan PT GNI tidak boleh menutup diri dari pengawasan pemerintah daerah dan DPRD meskipun menjadi aset nasional yang dilindungi negara.

Lebih jauh ia mengatakan hingga kini tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan itu tidak terdata di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat. “Kalau aset nasional yang dilindungi negara, buka diri dong,” kata Warda.

Menurut Warda, seharusnya bentrokan antarpekerja di PT GNI dapat dihindari bila pelaksanaan standar K3 dilakukan secara baik dan tidak terjadi kesenjangan upah antara pekerja Indonesia yang dibayar lebih rendah dibanding tenaga kerja asing untuk jenis tugas pekerjaan yang sama.

Hal senada juga dikemukakan Wakil Ketua Dua DPRD Morowali, Moh Sapri yang menyesalkan tidak adanya penyelesaian dari rekomendasi yang dihasilkan dari serangkaian pertemuan di DPRD untuk penyelesaian permasalahan Keamanan dan Keselamatan Kerja dan pemberian Alat Pelindung Diri yang memadai bagi pekerja

“Makanya ada pertanyaan besar apa penyebab terjadinya kerusuhan? Karena pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh GNI itu sendiri,” tegas Moh Sapri.

Tanggapan PT GNI

Menanggapi kritik pedas dari para anggota DPRD Morowali Utara tersebut, Head of Human Resources and General Affairs PT GNI, Muknis Basri Assegaf mengatakan akan mempercepat progres penyediaan alat pelindung diri (APD) bagi pekerja di perusahaan itu.

“Memang kami tidak sempurna untuk APD, saya akui, saya minta maaf, tapi sebagai catatan kami selalu ada progres dan semoga dengan kejadian ini, kejadian yang luar biasa progres kami akan lebih cepat,” kata Muknis.

Meskipun demikian Muknis membantah terjadi saling serang antara kelompok pekerja Indonesia dengan tenaga kerja asing dalam demonstrasi yang berujung rusuh pada Sabtu (14/1). Yang terjadi menurutnya adalah aksi penyerangan yang dilakukan oknum perusuh.

“Itu salah besar, tidak ada satupun pertempuran antara tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing, itu tidak ada sama sekali karena saya ada di situ, yang ada adalah perusuh yang menyerang, oknum-oknum perusuh yang menyerang yang sebagian kecil karyawan sebagian kecil lagi bukan karyawan,” jelas Muknis.

Muknis juga menjelaskan salah seorang WNI yang tewas dalam kejadian itu tidak pernah tercatat sebagai karyawan perusahaan. “Ini baru sekali ini saya ngomong, dan untuk diketahui juga yang meninggal itu bukan karyawan kami dan tidak ada yang bertanggungjawab,” kata Muknis.

Sebelumnya, pihak PT GNI dalam siaran pers pada 16 Januari 2023 di website perusahaan itu menyatakan dua orang yang meninggal merupakan karyawan kontraktor GNI.

Di akhir pemaparannya, Muknis meyakinkan anggota DPRD Morowali Utara bahwa pihaknya akan memperbaiki berbagai kekurangan perusahaan seperti standar K3, pemberian APD kepada pekerja serta keterbukaan terhadap pengawasan anggota legislatif.