Kabar Golkar

Politisi Golkar DPRD Mamuju Minta TNI Tunda Pembangunan Rumah Sakit di Lapangan Merdeka, Ini Alasannya

Oleh · · Kabar Parlemen

Rapat dengar pendapat DPRD Mamuju terkait rencana pembangunan rumah sakit TNI AD di Lapangan Merdeka Mamuju. (Photo: Ist/kumparan)
Rapat dengar pendapat DPRD Mamuju terkait rencana pembangunan rumah sakit TNI AD di Lapangan Merdeka Mamuju. (Photo: Ist/kumparan)

kabargolkar.com - Rencana pembangunan Rumah Sakit (RS) TNI AD di Lapangan Merdeka Mamuju mendapat penolakan dari sejumlah anggota DPRD Mamuju.

Ketua Komisi I DPRD Mamuju Sugianto menilai pembangunan rumah sakit itu harus memenuhi persyaratan sesuai undang-undang kesehatan. Hal itu disampaikan politisi Partai Golkar ini saat rapat dengar pendapat (RDP) antara Pemerintah Kabupaten Mamuju, DPRD Mamuju, dan pihak TNI AD yang diwakili Kasdim 1418/Mamuju Letkol Inf Andi Ismail di ruangan aspirasi gedung DPRD Mamuju, Selasa (17/1/2023).

"Izin pembangunan rumah sakit tipe C yang rencananya dibangun di Lapangan Merdeka apa sudah dikantongi," ujar Sugianto.

Menurutnya, Lapangan Merdeka Mamuju yang sejak dulu menjadi ruang publik dan tempat kegiatan olahraga warga secara hukum merupakan milik TNI AD. Angggota DPRD Mamuju lainnya, Masram Jaya, meminta kepada pihak TNI untuk menunda proses pembangunan rumah sakit di Lapangan Merdeka.

"Untuk mencarikan solusi soal lahan rumah sakit TNI AD, saya meminta kepada pihak TNI untuk sementara pembangunan rumah sakit ditunda," pinta Masran Jaya.

Dalam RDP itu, Kepala Dinas Permukiman Mamuju Jufri Badau mengungkapkan pihaknya sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan rumah sakit TNI AD di wilayah Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku. Namun hingga kini, sebut Jufri, ganti rugi lahan belum dibayarkan.

"Lambannya proses pembayaran ganti rugi lahan dipicu akibat aturan ganti rugi lahan yang membutuhkan waktu yang cukup panjang akibat pada akhir tahun lalu belum bisa diganti rugi lahan masyarakat yang disiapkan untuk lahan rumah sakit TNI AD," ujarnya.

Kasdim 1418 Mamuju Letkol Inf Andi Ismail menegaskan bahwa Lapangan Merdeka Mamuju yang akan dibanguni rumah sakit merupakan milik TNI AD.

"Lapangan merdeka secara hukum milik TNI AD, penentuan peruntukannya Lapangan Merdeka tersebut TNI yang menentukan peruntukannya," ucap Andi Ismail.

Berkaitan dengan keinginan Pemkab Mamuju yang melakukan tukar guling terhadap Lapangan Merdeka, dia meminta pihak Pemkab Mamuju berkoordinasi dengan Mabes TNI AD.