Pertumbuhan PAD Terus Menurun, Fraksi Golkar TTU Minta Penjelasan Pemkab

“Ini penting agar bisa menghindari pemborosan anggaran sebagaimana yang tidak diharapkan atau hanya diestimasi saja; terutama belanja modal harus selalu menjadi fokus yang intens dari seluruh SKPD karena dampak belanja modal inilah yang bersinggungan langsung dengan proses dan upaya pemda dalam rangka pencapaian benefit untuk sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat setiap waktu (setiap tahun anggaran) sesuai visi dan misi yang telah teruang dalam RPJMD dan RKPD, meski di sana-sini sulit terhindar dari masalah, tantangan dan hambatan yang ada”.

FPG juga berpandangan bahwa dalam merencanakan dan merancang Belanja Daerah, seluruh SKPD lingkup Pemkab TTU wajib fokus juga pada pembelanjaan dengan selalu berpegang teguh dan berorientasi pada peningkatan manfaat dan tujuan pelayanan untuk pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Pun, akses dan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemerataan infrastruktur daerah, pemerataan dan pengurangan penganguran, kualitas pelayanan kepada masyarakat dan penataan pengelolaan kawasan strategis daerah untuk pemberdayaan dan kesejahteran masyarakat.

Pembiayaan Daerah

FPG menilai, penerimaan pembiayaan yang terdiri dari besaran SILPA yaitu sisa kas di kas daerah, sisa kas di bendahara pengeluaran dan sumber penerimaan pembiayaan lain, harus mendapat perhatian serius dari seluruh SKPD agar tidak terkesan adanya pengabaian untuk tidak merencanakan secara efisien, efektif dan ekonomis bagi penerimaan pembiayaan sesuai ketentuan.

“Terkait Pengeluaran Pembiayaan untuk penyertaan modal, penyediaan dana cadangan Pilkada tahun 2024 atau untuk membiayai kegiatan luncuran dan prioritas daerah serta sangat mendesak, FPG berpendapat bahwa pengeluaran pembiayaan tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan, serta penggunaannya harus sesuai kebutuhan. Bahkan harus menghindari sasaran yang bertujuan destruktif. Penekanan FPG terhadap alokasi anggaran, dana cadangan Pilkada senilai Rp15.000.000.000 sebelum digunakan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah,” FPG mengingatkan.