Pasca Harga BBM Naik, Fraksi Golkar Kota Malang Minta Pemkot Lakukan Program Pasti untuk Masyarakat Terdampak

kabargolkar.com - Sebanyak 6 anggota DPRD Kota Malang perwakilan fraksi partai politik menyatakan pendapatnya terkait dengan kenaikan harga BBM yang diumumkan oleh pemerintah pusat pada 3 September 2022 kemarin. Fraksi-fraksi DPRD kota Malang tersebut mengusulkan agar pemerintah segera mengupayakan program-program yang sifatnya dapat membantu dan meringankan masyarakat Kota Malang dalam menghadapi dampak kenaikan BBM saat ini.

Perwakilan dari fraksi Partai Golkar mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam validasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga nantinya penerima bansos wajib sesuai sasaran. Partai Golkar juga meminta pemerintah untuk memberikan bantalan sosial pada warga terdampak kenaikan harga BBM, misalnya dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), subsidi upah untuk para pekerja, dan subsidi untuk sektor transportasi.

“Untuk ojek sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum, yang dikelola oleh Pemerintah Kota,” ujar salah satu anggota fraksi partai Golkar.

Sementara, Perwakilan Partai PDI Perjuangan, pihaknya meminta penjelasan pemerintah terkait dengan turunnya Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 19 milyar lebih yang ditakutkan akan berdampak pada perekonomian Kota Malang, terlebih saat ini kondisi BBM baru saja naik.

“Mohon penjelasannya nanti terkait dengan penurunan pendapatan PAD, apalagi saat ini masyarakat dibebankan dengan harga BBM yang juga naik. Ekonomi kita masih instabil, dikhawatirkan jika masyarakat tidak kunjung diprioritaskan akan berpengaruh pada inflasi,” ujar Nurul Setyowati, selaku juru bicara fraksi PDI Perjuangan, Senin (5/9/2022).

Selanjutnya, Rokhmad, dari fraksi PKS melanjutkan penyampaian pandangan umum fraksi berikutnya. Menurutnya, PKS juga menyampaikan agar pemerintah dapat melakukan langkah antisipatif terhadap laju inflasi yang nantinya bisa menghambat pertumbuhan ekonomi kota Malang.

“Kita pertanyakan apa kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam menyikapi kenaikan BBM yang kemungkinan besar menjadi pemicu naiknya inflasi di kota Malang. Harus ada program dengan langkah yang dapat mengendalikan laju inflasi serta menjaga pertumbuhan ekonomi,” tegas Rokhmad.