Fraksi Golkar Minta Peminjaman Dana Pembangunan RS Poso Senilai Rp 120 Miliar Ditunda

Masih menurut Sahir,kondisi ekonomi Poso yang ditandai dengan naiknya angka kemiskinan, tentu akan mempersulit proses pengembalian dana peminjaman dimaksud.Ia merinci , dana peminjaman sebesar Rp120 miliar tersebut dikenakan bunga sebesar 5,7 persen dengan durasi pengembalian selama 5 tahun hingga tahun 2028, sehingga total pengembalian mencapai Rp 138,643 miliar.

Dengan rincian, pengembalian tahun pertama atau 2023 sebesar Rp 4,2 miliar. 2024 sebesar Rp 28,5 miliar, tahun 2025 34,4 miliar, tahun 2026 32,7 miliar, tahun 2027 Rp 31,1 miliar dan tahun terkahir pengembalian sebesar Rp 7,5 miliar.

“Pada tahun 2024 mendatang agenda Pilkada, Pileg dan Pilpres juga akan menyedot anggaran daerah yang tidak sedikit, meskipun pada Pileg dan Pilpres adalah anggaran dari APBN, namun tetap ada dana sharing dari pemda setempat,sehingga lebih baik ditunda dulu rencana pinjam dana,”harap Sahir.

Meski DPRD Poso akhirnya menyetujui dana peminjaman tersebut, Fraksi Partai Golkar menurut Sahir akan tetap melakukan pengawalan dan pengawasan penggunaan anggaran sampai pada proses pembangunan rumah sakit dimaksud.