Fraksi Golkar DPRD Batu Bara Soroti Anggaran Pembangunan Perkantoran Bupati

Fraksi Partai Golkar berpendapat Perda/Perkada tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten untuk mencantumkan anggaran pembangunan Kantor Bupati dengan sistem multiyears pada KUA-PPAS bukan hanya didasari persetujuan bersama DPRD yang ditanda tangani oleh pimpinan pada saat pengesahan KUA-PPAS P-APBD", tandasnya.

Lebih lanjut disebutkan juru bicara Fraksi Partai Golkar, terhadap persetujuan bersama yang telah dirancang oleh pihak Pemerintah Kabupaten untuk kegiatan tahun jamak ini, Fraksi Partai Golkar memberikan pendapat bahwa isi persetujuan bersama tersebut tidak sesuai ketentuang peraturan perundang-undangan dikarenakan tidak dicantumkan jangka waktu pelaksanaaan kegiatan.

Sebagai mana kita ketahui berdasarkan penjelasan peraturan yang telah disebutkan diatas jangka waktu pelaksanaan kegiatan dengan sistem penganggaran tahun jamak tidak melampaui masa jabatan kepala daerah yang dalam hal ini masa jabatan Bupati Batubara akan berakhir dalam waktu 18 bulan", bebernya.

Pada kesimpulan pendapat akhir Fraksi Partai Golkar, Rizky menjelaskan pada prinsipnya Fraksi Partai Golkar menyetujui pembangunan perkantoran gedung Bupati, yang memang sangat diperlukan oleh masyarakat Batubara dan merupakan salah satu fasilitas yang diperlukan untuk pelayanan publik.

Tetapi Fraksi Partai Golkar menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Batubara untuk melaksanakan kegiatan pembangunan gedung perkantoran Bupati dengan sistem satu tahun anggaran dimulai pada tahun 2023, sesuai dengan program pada KUA-PPAS R-APBD tahun 2023 yang telah dibahas sebelumnya.

Fraksi Partai Golkar menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Batubara untuk fokus terhadap kegiatan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat Kabupaten Batubara pada tahun ini, tandasnya.