Raperda Pertanggungjawaban APBD 2021 Resmi Ditetapkan DPRD Karangasem, Fraksi Golkar Beri Catatan kritis

Fraksi Golkar, memberikan penilaian dan catatan kritis terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah mendapatkan pemeriksaan BPK. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat adalah tujuan dari pembangunan suatu daerah. Menurut Fraksi Golkar, indikator kemajuan atau perkembangan suatu daerah diantaranya pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, penanggulangan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, serta mengatasi pengangguran dan menekan kesejangan ekonomi.

Permasalahan dan tantangan pembangunan di Kabupaten Karangasem dalam mengatasinya perlu mempertimbangkan kondisi, potensi daerah serta arah kebijakan pembangunan yang tepat, jika tidak tentu tujuan mensejahterakan masyarakat tidak akan dapat terwujud. “Setelah kami mencermati LPP APBD 2021, hasil audit BPK terhadap laporan perubahan saldo anggran lebih terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp. 74.695.298,00 kami berharap ditahun tahun anggaran berikutnya tidak terjadi lagi,” tandasnya.