Legislator Golkar DPRD Malaka Soroti Dugaan Pungli Pemanfaatan Traktor di Dinas Pertanian
Oleh Bambang Soetiono · · Kabar Parlemen
kabargolkar.com - DPRD Malaka menyoroti dugaan pungutan liar (pungli) pemanfaatan traktor di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Malaka.
Sorotan ini terungkap oleh anggota DPRD Malaka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra dinas/instansi di ruang Sidang Utama DPRD Malaka, Rabu (8/6/2022).
Dikutip dari laman timorline.com, dalam rapat tersebut, pemanfaatan traktor Dinas Pertanian dan Peternakan ini disoroti beberapa anggota Dewan. Antara lain Hendri Melky Simu dari Fraksi Partai Golkar dan Marius Boko asal Fraksi Malaka Sejahtera dari unsur Partai Demokrat.
Hendri Melky Simu dari Fraksi Partai Golkar mengatakan, pemanfaatan traktor di Dinas Pertanian Malaka ini diduga kuat terjadi pungli besar-besaran. Dalam sehari pungli yang terjadi bisa mencapai jutaan rupiah.
“Pungli yang terjadi dalam sehari bisa mencapai Rp7 juta. Coba hitung, kalau pungli dalam sehari sampai Rp 7 juta, berapa dalam sebulan,” tantang Hendri Sinu kepada Plt Kadis Pertanian dan anggota dewan dalam rapat tersebut.
Hendri mengungkapkan, dugaan pungli itu ketahuan saat Tim Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malaka 2022 yang diketuainya saat mendatangi beberapa pihak, antara lain, para petani sawah di wilayah Kecamatan Malaka Tengah.
Atas temuan itu, menurut Hendri, Tim Pansus menemui pihak lainnya. “Ternyata traktor itu dipinjam-pakaikan dinas kepada pihak ketiga,” tegas Hendri.
Menurut anggota Dewan dua periode ini, praktik pinjam-pakai barang seperti itu, apalagi barang pemerintah, mestinya dimuat dalam Perjanjian Kontrak Kerjasama. Perjanjian Kontrak itulah yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tetapi, kata Hendri, yang terjadi adalah sebaliknya. Pinjam-pakai traktor ini justru tidak ada Perjanjian Kontrak Kerjasama. Berarti ada individu atau kelompok yang mau mencari dan mendapat untung dari pinjam-pakai traktor dinas dengan meminjamkannya kepada pihak ketiga.
“Kita minta penjelasan dalam rapat ini. Bila tidak ada penjelasan dari dinas, saya lapor aparat penegak hukum”, tandas Hendri mengingatkan.