Ditengah Kondisi Pandemi, Pemerintah Perlu Perhatikan Kondisi Ekonomi Selain Kesehatan

kabargolkar.com, BANDUNG - Kondisi perekonomian masyarakat mulai terganggu dengan adanya beberapa langkah ketat Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

Demikian itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Edwin Senjaya. Dirinya pun menilai pandemi Covid-19, tidak hanya mempengaruhi kesehatan tapi juga kondisi ekonomi masyarakat.

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Adaptasi Kebiasaan Baru atau AKB mempengaruhi perekonomian masyarakat Kota Bandung.

"Kita melihat penerapan kebijakan PSBB dan AKB pengaruhi sistem perekonomian warga Kota Bandung. Terlebih lagi, dengan kenaikan harga barang yang disertai penghasilan menurun, menjadi kondisi fatal untuk daya beli masyarakat," kata Edwin di Gedung DPRD Kota Bandung pada Jumat (31/7/2020), Jl, Sukabumi, Kota Bandung.

Politisi fraksi Golkar itu mencontohkan penutupan tempat hiburan dalam penerapan AKB. Kebijakan tersebut membuat laju perekonomian para penggiat hiburan terpuruk.

Waktu penutupan yang panjang, kata dia, bahkan hingga berbulan-bulan membuat laju perekonomian semakin berat.

Pasalnya, tingkat kesejahteraan pelaku dan pekerja bisnis hiburan yang kian semakin melemah.

"Kondisi ini, ikut mempengaruhi beberapa indikator penopang ekonomi kota secara menyeluruh. Dengan pendapatan bulanan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang menurun menyebabkan harga biaya hidup semakin sulit. Hal ini, jika terus dibiarkan akan menimbulkan gejolak, yang akhirnya memicu keresahan sosial," ujarnya.

Edwin menjelaskan, Pemkot Bandung sebenarnya menyadari dan sepemahaman terkait diizinkannya kembali beroperasi bisnis hiburan. Karena sejauh ini, tidak mengubah kurva dampa penyebaran Covid-19 menjadi lebih landai ataupun menimbulkan klaster baru.

"Jadi opsi yang muncul untuk menanggulangi Covid-19, di bisnis hiburan melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat dinilai perlu dilakukan. Mengingat bahwa vaksin untuk virus corona belum ditemukan," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung Uung Tanuwidjaja menerangkan, berdasarkan data dari hasil studi banding ke beberapa daerah, dibutuhkan standar penerapan protokol kesehatan yang seragam, ketika tempat hiburan kembali diizinkan untuk beroperasi.