Ace Hasan: Menteri Agama Seharusnya Rapat Dulu dengan Komisi VIII
Oleh Muhammad Said · · Kabar Parlemen
Ketiga, harus ada jaminan adanya pengembalian uang pelunasan setoran jamaah haji tahun ini jika memang para calon jamaah haji minta untuk dikembalikan terlebih dahulu.
“Prinsipnya bagi kami, Pemerintah harus memiliki mitigasi apabila skenario pembatalan atau penundaan penyelenggaraan Ibadah haji tahun 2020 ini betul-betul terjadi,” ungkapnya.
Indonesia ini, katanya, merupakan negara muslim terbesar yang memberangkatkan calon jemaah haji ke Arab Saudi. Perlu persiapan yang maksimal untuk memastikan kesehatan dan keselamatan calon jamaah. Selain itu, sebagian latar belakang usia calon jemaah haji kita di atas 50 tahun. Jadi sangat rentan terpapar virus Covid 19.
Pemerintah harus mengedepankan prinsip istitho’ah (kemampuan dalam menjalankan haji) yang menjadi kriteria utama bagi kewajiban menjalankan haji haji bagi setiap muslim. Apakah kekhawatiran penyebaran Covid 19 termasuk di Arab Saudi menjadi pertimbangan dalam konsep istitho’ah tersebut.
Selain itu, prinsip dar’ul mafasid muqadum ala jalbil mashalih, mencegah kerusakan harus diutamakan daripada mendapatkan kemashlahatan, tetap harus dijadikan pijakan Pemerintah untuk melindungi warga negara dalam rangka memenuhi prinsip menjaga keselamatan diri (hifdzun nafs).
Terima dengan ikhlas
Sementara itu, mantan anggota Komisi VIII DPR RI Deding Ishak mengatakan, dengan adanya keputusan pemerintah tersebut, para calon jamaah haji khususnya yang dijadwal akan berangkat tahun ini agar nenerima keputusan tersebut dengan ikhlas.
“Pasti ada hikmahnya karena pemerintah Indonesia yang merujuk dari kesiapan pemerintah Saudia Arabia. Pasti faktor keamanan dan kesehatan dalam.konteks pandemi Covid-19 ini yang menjadi pertimbangan utamanya, hifdun nafs menjaga jiwa sebagai bagian dari ajaran Islam,” ungkapnya.
Keputusan ini juga untuk mengindari mudharat syar’i karena pandemi ini sulit dipredeksi kapan berakhirnya. “Calon jamaah bisa sabar dan pemerintah dalam hal ini Kemenag dari pusat hingga daerah harus sigap dalam menindaklanjuti keputusan pemerintah ini. Uang pelunasan harus dikembalikan kepada jamaah melalui akun masing-masing,” ucap Deding. [visinews]