Relaksasi PSBB, Ace Hasan: Jangan Sampai Tujuan Minimalkan Sebaran Covid-19 Tak Tercapai

kabargolkar.com, JAKARTA - Wacana relaksasi atau pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diungkap Menko Polhukam Mahfud MD dikritisi.

"Sebaiknya lakukan terlebih dahulu evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan PSBB apakah ada pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap penurunan angka positif Covid-19 di daerah tersebut," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengkritisi.

Ketika dihubungi wartawan, Senin (4/5/2020), Ace mengingatkan pemerintah agar jangan sampai relaksasi PSBB tersebut justru berimplikasi kepada hal-hal yang tidak diinginkan nantinya.

Salah satunya tidak tercapainya tujuan utama PSBB yakni pencegahan persebaran Covid-19 tersebut.

"Jangan sampai relaksasi PSBB berimplikasi terhadap tidak tercapainya tujuan utama PSBB untuk mencegah persebaran Covid-19 di daerah yang menerapkannya," kata dia.

Ketua DPP Partai Golkar tersebut juga menilai relaksasi PSBB dapat dilihat masyarakat sebagai inkonsistensi pemerintah. Hal tersebut dapat berimplikasi kepada ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan.

"Pemerintah harus tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan warga. Jika pun harus dilakukan relaksasi, tentu berdasarkan atas evaluasi menyeluruh dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian tanpa melanggar protokol kesehatan yang telah ditetapkan," jelas Ace.

"Misalnya harus tetap physical distancing atau jaga jarak, menghindari kerumunan, memakai masker, dan lain-lain," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan saat ini pemerintah tengah memikirkan apa yang ia sebut relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena sejumlah pertimbangan.

Relaksasi PSBB yang dimaksud Mahfud adalah pelonggaran-pelonggaran dalam penerapan aturan PSBB namun dalam praktiknya tetap mempertimbangkan aspek keselamatan.

Sejumlah pertimbangan terkait relaksasi PSBB yang disebut Mahfud antara lain keluhan masyarakat yang kesulitan mencari nafkah dan belanja.

Selain itu pemerintah juga mempertimbangkan tingkat stres masyarakat.