Saatnya Memilih Menjadi Kewajiban Hukum di Indonesia

Dari Hak Menjadi Kewajiban: Sebuah Evolusi Demokrasi

Dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak memilih dijamin sepenuhnya sebagai hak politik warga negara. Namun, tidak ada satu pun aturan yang menjadikannya kewajiban hukum. Hak tanpa kewajiban memang mencerminkan kebebasan, tetapi sekaligus membuka ruang bagi ketidakpedulian.

Jika hak memilih dimaknai hanya sebagai kebebasan personal, maka yang terjadi adalah demokrasi yang pasif. Namun bila memilih dijadikan kewajiban hukum, maka setiap warga negara diajak menanggung tanggung jawab kolektif, ikut menentukan arah bangsa. Prinsip ini sudah diterapkan di sejumlah negara demokratis maju.

Australia, misalnya, mewajibkan warganya datang ke TPS. Siapa yang tidak hadir tanpa alasan sah, dikenai denda administratif kecil sekitar 20 dolar Australia. Belgia, Brasil, dan Argentina juga menerapkan sistem serupa, dengan sanksi yang bervariasi, mulai dari denda ringan hingga pembatasan hak administratif sementara. Tujuannya bukan menakut-nakuti warga, melainkan memastikan setiap suara punya tempat.

Kewajiban memilih bukanlah paksaan terhadap kebebasan memilih, melainkan paksaan untuk peduli. Di Australia, sistem ini terbukti efektif: partisipasi pemilih stabil di atas 90% selama lebih dari lima dekade. Warga didorong untuk hadir, namun tetap bebas memilih siapa pun, bahkan memilih kosong sekalipun. Prinsip yang ditegakkan adalah tanggung jawab, bukan pemaksaan pilihan.

Alasan Kewajiban Memilih Dibutuhkan

Menjadikan memilih sebagai kewajiban hukum akan membawa beberapa manfaat penting bagi demokrasi Indonesia. Pertama, legitimasi pemerintahan akan jauh lebih kuat. Pemimpin yang terpilih lewat partisipasi hampir menyeluruh dapat mengklaim mandat rakyat dengan lebih sahih, dan setiap kebijakan yang diambil akan berangkat dari dasar legitimasi yang luas.

Kedua, kewajiban memilih dapat mengurangi distorsi representasi politik. Di Indonesia, kelompok muda, miskin, dan mereka yang tinggal di daerah terpencil cenderung lebih banyak tidak memilih. Akibatnya, kebijakan publik sering kali lebih berpihak kepada kelompok yang aktif secara politik. Kewajiban memilih dapat mempersempit kesenjangan ini dan memastikan suara kelompok marjinal tetap terdengar.