Analisa Strategi Kebijakan Luar Negeri Partai Golkar Era Kepemimpinan Bahlil Lahadalia

Komitmen pada dialog ini tidak hanya untuk konflik Timur Tengah. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi Golkar, Dave Laksono, secara konsisten mendorong penyelesaian sengketa Laut China Selatan melalui pendekatan diplomasi dan dialog multilateral. Menyongsong KTT ASEAN 2025, ia menekankan pentingnya konsolidasi internal ASEAN untuk memperkuat posisi tawar dalam negosiasi Code of Conduct (CoC) dengan China. Laksono menegaskan bahwa CoC harus secara tegas melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional, termasuk hak nelayan Indonesia, sambil menjaga stabilitas kawasan. Ia juga mendorong peran aktif Indonesia sebagai mediator dalam ketegangan bilateral, seperti antara Thailand dan Kamboja, untuk mencegah eskalasi yang mengancam stabilitas regional dan warga negara Indonesia.

Di jalur diplomasi non-pemerintah, Said Aldi Al Idrus sebagai Ketua Umum PP AMPG aktif membangun people-to-people connections. Di Singapura, ia bertemu mantan Presiden Halimah Yacob untuk berdiskusi tentang penguatan kepemimpinan pemuda dan pertukaran best practices governance. Di Malaysia, ia menjalin kerja sama pendidikan politik "Malindo" dengan Pemuda UMNO pimpinan Datuk Dr. Muhamad Akmal Saleh, fokus pada peningkatan kapasitas kader dan sinergi kebudayaan. Sementara di Kamboja, kehadirannya dalam buka puasa dengan PM Hun Manet dimanfaatkan untuk memperkuat dialog mengenai peluang investasi dan kerja sama vokasi pemuda ASEAN, membuktikan komitmen Golkar dalam mempererat jejaring soft diplomacy lintas kawasan.

Dukungan Golkar terhadap Kemerdekaan Palestina
Partai Golkar secara konsisten dan teguh menegaskan komitmennya terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina, yang tercermin dalam sikap struktural partai dari tingkat pusat hingga legislatif. Idrus Marham, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar mendukung penuh pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel hanya dengan syarat pengakuan kemerdekaan penuh Palestina terlebih dahulu. Idrus Marham menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 dan tradisi politik luar negeri Indonesia yang konsisten sejak era Soekarno.