Ali Mochtar Ngabalin; Program Sosial Hingga Diplomasi Internasional Bukti Kerja Nyata Pemerintah

KabarGolkar - Sepuluh bulan adalah waktu yang terlalu singkat untuk menilai berhasil atau gagalnya sebuah pemerintahan. Menyebut Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka gagal pada usia pemerintahan yang bahkan belum genap setahun jelas terlalu terburu-buru.

Indonesia bukanlah negara kecil, melainkan bangsa dengan 280 juta penduduk, ribuan pulau, serta birokrasi yang kompleks. Butuh strategi, konsolidasi, dan kesabaran agar kerja-kerja besar bisa benar-benar terasa dampaknya.

Namun bukan berarti dalam sepuluh bulan ini tidak ada capaian yang bisa dibanggakan. Justru sebaliknya, banyak langkah penting yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menata ulang arah bangsa.

Dari sisi fiskal, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang memangkas belanja negara hingga Rp306,7 triliun, termasuk pemangkasan anggaran kementerian dan transfer daerah. Langkah ini bukan sekadar penghematan jangka pendek, tetapi upaya membangun kultur baru: efisiensi anggaran.

Data resmi pemerintah bahkan menunjukkan potensi kebocoran yang berhasil ditekan mencapai Rp300 triliun, termasuk pada belanja perjalanan dinas dan pengadaan barang.

Penegakan hukum juga menunjukkan arah yang tegas. Presiden tidak ragu menyatakan bahwa siapa pun yang mengkapitalisasi pangkat dan jabatan akan ditindak tanpa pandang bulu.

Komitmen ini tercermin dalam penertiban kartel pangan yang ditaksir merugikan negara hingga USD 6,1 miliar per tahun. Selain itu, pemerintah mengembalikan 3,1 juta hektare lahan sawit ilegal ke negara dari total lima juta hektare yang bermasalah. Langkah-langkah ini bukan sekadar simbol hukum, tetapi bukti keseriusan memberantas praktik ilegal yang sudah bertahun-tahun mengakar.

Program sosial yang dijalankan pun menyentuh langsung kebutuhan rakyat kecil. Program makan siang gratis telah menjangkau lebih dari 20 juta siswa hanya dalam delapan bulan, terbukti meningkatkan kehadiran sekolah dan prestasi akademik.

Pemerintah membentuk Badan Gizi Nasional dengan alokasi Rp71 triliun untuk menjangkau 82,9 juta orang, mulai dari siswa sekolah hingga ibu hamil dan menyusui.