MENGUJI KEBIJAKAN HARGA GABAH PEMERINTAH Rp 6.500 Per KILOGRAM

*Kedua* adalah masalah anggaran yang disiapkan pemerintah untuk menyerap gabah petani, anggaran yang ada saat ini hanya untuk satu musim tanam dan hanya untuk jumlah tertentu sementara hasil panen raya petani jumlahmya jauh lebih banyak dari anggaran yang ada.

 

*Ketiga* adalah kebijakan harga tersebut akan menjadi peluang bagi pihak ketiga untuk membeli gabah di atas harga pemerintah. Jika harga yang ditawarkan oleh pihak ketiga di atas harga tetapan pemerintah, maka petani tidak akan menjualnya ke Bulog

 

*Keempat* adalah gabah mudah rusak karena kadar airnya masih tinggi, jika gabah tidak segera dijual maka gabah akan rusak, kondisi ini menjadi peluang bagi pihak ketiga untuk membeli dengan harga lebih rendah dari harga tetapan pemerintah.

 

*Kelima* adalah dalam budidaya padi sawah, ada peran pemodal di dalamnya, saat panen tiba ada sebuah ikatan bagi petani untuk menjualnya kepada pihak ketiga, walaupun harga pasar di atas harga tetapan pemerintah, petani tidak bisa menjualnya ke Bulog.

 

*Keenam* adalah kapasitas gudang Bulog dan kesiapan dryer yang terbatas, gabah yang diserap oleh Bulog harus disimpan dan dikeringkan segera, jika tidak, maka gabah akan rusak bahkan tidak bisa diproses menjadi beras, jika diprosespun akan membuat beras berbintik hitam sehingga kwalitas beras rdndah dengan harga jual yang rendah.

 

*Dari beberapa kendala yang dijelaskan di atas, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar kesejahteraan petani bisa lebih baik lagi ?*

 

Kebijakan pemerintah sebelumnya adalah melibatkan pihak ketiga dalam penyerapan gabah petani, setelah gabah petani diserap oleh pihak ketiga tentu dengan harga dibawah harga tetapan pemerintah, selanjutnya gabah tersebut akan dikirim oleh pihak ketiga ke Bulog dengan tetapan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. 

 

Sementara kebijakan terbaru tidak melibatkan pihak ketiga karena Bulog langsung menyerap gabah petani atau petani yang langsung jual ke Bulog.

 

Melihat kebijakan  saat ini tanpa adanya pihak ketiga maka perlu ada gagasan kepada pemerintah untuk membangun kembali Koperasi Unit Desa (KUD) yang beranggotakan petani, koperasi tersebutlah yang akan menyerap gabah petani. Jika saat ini penjualan gabah dilakukan langsung oleh Bulog atau petani jual langsung ke Bulog tentu tidak akan efisien dan efektif dari sisi waktu, tenaga dan biaya.