Rencana Bangun Kilang, Manuver Cerdas Menteri Bahlil Melawan Narasi Negatif: Ini Kata Prof Henry Indraguna

 Jakarta_Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar Prof Dr Henry Indraguna memberikan atensi positif manuver cerdas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berencana membangun kilang (refinery) 500 ribu barel dan proyek hilirisasi melawan narasi menurunkan produksi kilang dan menolak minyak mentah lokal. Ide direksi Pertamina Patra Niaga menurunkan produksi kilang dan menolak minyak mentah lokal demi impor menunjukkan rapuhnya komitmen pejabat Pertamina terhadap kedaulatan energi. Ini bukan sekadar blunder teknis, tapi menjadi cerminan kegagalan politik dalam mengendalikan BUMN strategis.  Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar Prof Dr Henry Indraguna SH. MH menyebutkan bahwa Direksi Pertamina, yang tidak bisa dipisahkan dari "cawe-cawe" kepentingan elit politik, tampak lebih sibuk mengejar keuntungan jangka pendek ketimbang memperjuangkan mandat nasional untuk memaksimalkan sumber daya lokal.

 

"Metode impor spot dan penunjukan jelas menunjukkan adanya permainan kekuasaan di balik layar," kata Prof Dr Henry Indraguna kepada suarakarya.id di Jakarta, Rabu (5/3/2025). 

 

Ditambahkannya, bahwa skandal ini menunjukkan urgensi penegakan aturan yang tegas. Penolakan minyak lokal dengan alasan “spesifikasi tak sesuai” dan “tidak ekonomis” adalah dalih yang rapuh.

 

Di sisi lain, langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendorong pembangunan kilang (refinery) 500 ribu barel dan proyek hilirisasi, kata Prof Henry, patut diapresiasi sebagai manuver cerdas. 

 

"Ini sinyal kuat bahwa pemerintah ingin membalikkan narasi negatif dengan visi jangka panjang, menjawab kritik soal ketergantungan impor," tegas Profesor dari Unissula Semarang ini. 

 

Investasi USD 45 miliar untuk 21 proyek tahap pertama, termasuk cadangan energi di Pulau Nipah dan substitusi LPG dengan DME, menunjukkan ambisi politik yang layak didukung. 

 

Prof Henry meyakini Menteri ESDM  Bahlil sangai paham bahwa ketahanan energi adalah kartu truf untuk memenangkan kepentingan publik dan memperkuat posisi pemerintah di mata investor.

 

"Secara hukum, rencana ini juga positif karena bisa memperkuat regulasi energi ke depan. Pembangunan kilang dan infrastruktur hilirisasi, jika dijalankan transparan, bisa jadi landasan untuk memperbaiki tata kelola sektor migas yang selama ini amburadul," tandasnya.